Bupati Egi: APBD 2027 Harus Jadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak bagi Masyarakat

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD sebagai tahap awal penyusunan anggaran yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (9/7/2026).

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Supriyanto, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

"Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sekaligus bagian dari tahapan pertama RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan aspirasi masyarakat," ujar Egi.

Pemkab Lampung Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di kisaran 5,81 hingga 6,58 persen. Sementara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai Rp71,873 triliun hingga Rp76,145 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp61,97 juta hingga Rp65,65 juta.

Selain itu, inflasi ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2–3 persen, angka kemiskinan ditekan menjadi 10,96–11,50 persen, Rasio Gini berada pada kisaran 0,215–0,225, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,80–74,26.

Di bidang fiskal, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,108 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp437,17 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,671 triliun.

Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp2,111 triliun dengan fokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan stunting, serta pembangunan rendah karbon.

Pemerintah daerah juga memastikan alokasi anggaran untuk memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, jaminan kesehatan semesta, dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp42,89 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp4 miliar untuk penyertaan modal daerah dan Rp36,11 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli. Dalam pembahasan tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum secara tertulis sehingga proses sidang berlangsung lebih efektif.

Menanggapi berbagai masukan dari DPRD, Bupati Egi menyampaikan apresiasi dan menegaskan seluruh saran akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

"Pada prinsipnya, Pemkab berkomitmen untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh masukan yang bersifat strategis tentu menjadi acuan bagi kami. Kami juga senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat infrastruktur, serta meratakan pembangunan," tegasnya.

Pemkab Lampung Selatan berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas sehingga APBD mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Lampung Selatan yang maju menuju Indonesia Emas 2045.