Biro Ekonomi Lampung Diminta Jadi Pusat Kendali Ekonomi

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat peran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai pusat analisis, koordinasi, dan pengendalian kebijakan ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengoordinasikan kebijakan ekonomi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikan Marindo saat memimpin rapat penguatan peran Biro Perekonomian sebagai pengendali, pengintegrasi, dan akselerator pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif, mandiri, dan inovatif di Ruang Kerja Sekda, Jumat (28/8/2026).

"Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi," ujar Marindo.

Menurut dia, penguatan tersebut sejalan dengan misi pembangunan Lampung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Marindo meminta Biro Perekonomian tidak hanya menjalankan rutinitas rapat dan administrasi. Biro tersebut harus mampu menghasilkan analisis serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar pimpinan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Ia menjelaskan terdapat lima peran strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, sebagai economic intelligence, yakni membaca kondisi dan perkembangan ekonomi sebelum kebijakan ditetapkan. Biro Perekonomian diharapkan mampu menyediakan economic briefing bagi gubernur, wakil gubernur, sekda, asisten, dan staf ahli.

Kedua, sebagai economic policy hub yang mengintegrasikan kebijakan lintas OPD, termasuk sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, serta perindustrian dan perdagangan.

Ketiga, sebagai economic control melalui sistem peringatan dini atau early warning system terhadap indikator ekonomi strategis.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Marindo mendorong pembangunan dashboard ekonomi Lampung yang menyajikan perkembangan indikator secara harian, mingguan, dan bulanan.

Dashboard itu nantinya tidak hanya memuat inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), pertumbuhan ekonomi, serta indikator strategis lainnya.

Keempat, Biro Perekonomian dituntut menjadi economic problem solver yang mampu menyusun rekomendasi penyelesaian ketika muncul persoalan ekonomi.

Marindo mencontohkan kenaikan harga komoditas pangan. Dengan pemantauan data secara berkala, pemerintah dapat lebih cepat menentukan intervensi melalui OPD terkait.

"Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi," katanya.

Kelima, Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

"Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak," tegas Marindo.

Ia juga meminta penguatan analisis terhadap dampak ekonomi setiap program pemerintah. Menurutnya, kontribusi program harus dapat diukur berdasarkan peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi.

Marindo mencontohkan sejumlah program sektor pertanian, termasuk penggunaan dryer dan pupuk organik cair (POC), yang mulai dapat dihitung dampaknya terhadap perekonomian. Analisis serupa, kata dia, perlu diterapkan pada sektor kelautan, perikanan, dan sektor lainnya.

Marindo menilai target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah pada 2030 bukan hal yang mustahil. Namun, target tersebut membutuhkan perencanaan, pengukuran dampak, koordinasi lintas sektor, serta respons kebijakan berbasis data.

Ia juga meminta jajaran Biro Perekonomian memperkuat budaya briefing secara rutin agar berbagai persoalan ekonomi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

"Mudah-mudahan Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung," pungkasnya.