Wagub Jihan Minta Pencegahan Karhutla Diperkuat

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat dengan memetakan personel, peralatan, akses, serta sumber air di wilayah rawan kebakaran.

Jihan mengatakan, pemerintah dan pemangku kepentingan di Lampung selama ini dinilai cukup responsif ketika titik api sudah muncul. Namun, langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu ditingkatkan.

“Respons fire suppression masih lebih baik daripada fire prevention. Bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Kantor BPBD Lampung, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Jihan meminta BPBD Lampung membuat pemetaan zona rawan kebakaran yang dilengkapi posisi personel dan seluruh peralatan penanggulangan karhutla. Data tersebut harus mencantumkan jenis, jumlah, dan lokasi peralatan agar dapat segera dikerahkan ketika kebakaran terjadi.

Selain itu, akses menuju lokasi dan ketersediaan sumber air juga harus dipetakan. Jihan meminta embung, kanal, sungai, serta sumber air lainnya di wilayah rawan diketahui sejak dini.

“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” katanya.

194 Hotspot Terdeteksi

Berdasarkan data BPBD Lampung, hingga 25 Agustus 2026 terdapat 194 titik panas atau hotspot di Lampung. Sebanyak 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah.

Pada pembaruan 26 Agustus hingga pukul 08.20 WIB, tercatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Belum terdapat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi pada pembaruan tersebut.

Kepala BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan musim kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, terutama di wilayah Lampung bagian utara, timur, dan tengah.

Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare hingga 25 Agustus 2026.

TN Way Kambas Jadi Perhatian

Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus adalah Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK MHD Zaidi mengatakan sejumlah kebakaran terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Kebakaran pada 21–22 Agustus di wilayah Desa Braja Harjosari berdampak sekitar 673,4 hektare. Api kemudian kembali muncul pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektare.

Kebakaran juga terjadi pada 24 Agustus di Resort Rantau Jaya dengan luas sekitar 6,2 hektare. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam.

Zaidi mengatakan vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang. Hingga kini, hutan primer dan sekunder TNWK belum terdampak.

“Vegetasi kawasan terbakar pada umumnya adalah alang-alang. Alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar,” kata Zaidi.

Namun, penanganan di lapangan menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air, akses menuju lokasi, serta peralatan. Sejumlah sungai dan rawa di dalam kawasan mulai mengering sehingga menyulitkan petugas memperoleh air.

Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki TNWK, hanya dua yang dalam kondisi baik. Sementara dari lima kendaraan roda empat, hanya tiga yang dapat digunakan untuk penanggulangan kebakaran.

TNWK juga memiliki 44 personel polisi kehutanan dan 17 personel Manggala Agni untuk menangani kawasan seluas sekitar 125.000 hektare.

Dua Helikopter Water Bombing Siaga

Untuk memperkuat penanganan, BNPB mengerahkan dua helikopter water bombing yang siaga di Bandara Radin Inten II. Salah satunya telah melakukan satu sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar dan selanjutnya diarahkan membantu pendinginan kawasan TNWK.

Selain itu, operasi modifikasi cuaca (OMC) telah dimulai pada 25 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Agustus 2026 pada tahap pertama.

Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut. Namun, ia berharap Lampung dapat memiliki helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau selalu siaga di wilayah Lampung.

Menurutnya, keberadaan helikopter akan mempercepat penanganan kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Jihan juga meminta seluruh unsur penanganan karhutla bekerja dalam satu sistem komando dengan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.

“Yang kita inginkan adalah pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, peralatan, sumber air, serta SOP sehingga respons terhadap titik api bisa dilakukan lebih cepat dan terukur,” ujarnya.