Tata Kelola Pemerintahan Pemprov Banten Diapresiasi Wapres

SERANG - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengapresiasi kemajuan tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten serta capaian laporan keuangan Pemprov Banten yang lima kali berturut-turut dapat meraih WTP dari BPK.

“Juga capaian berbagai indikator reformasi birokrasi yang terus membaik terciptanya tata pemerintahan di Pemprov Banten dan seluruh Kabupaten/Kota,” kata Ma’ruf Ain dalam Rapat Proges Penyelenggaraan MPP (Mall Pelayanan Publik) dan Pemberdayaan UMKM di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (20/1/2022).

Wapres juga mengapresiasi atas berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan cahaya wajah pelayanan publik.

“Saya mengapresiasi Pemprov Banten atas berbagai upaya meningkatkan pelayanan publik, kemudahan perizinan UMKM. Karena ini akan membentuk ekosistem yang akan memberdayakan perekonomian masyarakat,” ungkap Ma’ruf Amin

Menurut Wapres, sebagai Provinsi yang paling dekat dengan Ibu Kota Jakarta, Banten menjadi penting.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan saat ini jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 12 juta jiwa yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota.

“Provinsi Banten tetap kondusif meski dihantam pandemi COVID-19. Pembangunan tetap berjalan meski ada beberapa program yang terkena refocusing dan realokasi,” ungkap Wahidin.

Dikatakan, saat ini warga Banten yang terkena COVID-19 varian omicron sebanyak 12 orang dari Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

“Enam orang sudah dinyatakan sembuh, 1 orang dirawat di rumah sakit, 1 orang di rumah singgah, dan 6 orang isolasi mandiri,” ungkap Wahidin.

Terkait penangan bencana gempa, lanjut Wahidin, koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan dan lainnya sangat baik. Termasuk dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Dikatakan, perkembangan UMKM di Provinsi Banten tumbuh dan berkembang. Beberapa produk UMKM seperti gula aren dan talas beneng sudah diekspor.

Sementara itu untuk pelayanan publik khususnya MPP, Pemprov Banten memanfaatkan sistem digital seperti SiPeka yang telah mendapatkan penghargaan.

“Kita membangun sistem yang bisa melayani langsung tanpa kehadiran mereka (masyarakat, red),” ungkapnya.

Dengan membangun sistem digital seperti arahan Wapres KH Ma’ruf Amin, Wahidin optimis di Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota bakal bisa mengoperasikan Mall Pelayan Publik.