Pesibar Raih WTP ke-7, DPRD Beri Pesan Menohok
DPRD Pesisir Barat meminta Pemkab tidak menjadikan opini WTP sebagai tujuan akhir. Raihan WTP ketujuh berturut-turut harus diikuti peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
NOVAN ERSON
PESISIR BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) meminta pemerintah daerah menjadikan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pesisir Barat, Mohammad Emil Lil Ardi, saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
Dalam sambutannya, Emil yang akrab disapa Edo menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, objektif, dan independen.
“LHP BPK bukan sekadar dokumen pemeriksaan tahunan. Bagi kami, laporan ini merupakan bahan evaluasi penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Edo.
Menurutnya, raihan opini yang baik merupakan prestasi yang patut disyukuri dan dipertahankan. Namun, capaian tersebut harus dibarengi dengan komitmen perbaikan yang berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Edo menegaskan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan LHP BPK sebagai rujukan penting dalam mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Kami akan mendorong agar seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara serius, terukur, dan tepat waktu,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo beserta jajaran, para ketua DPRD kabupaten/kota se-Lampung, bupati dan wali kota, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala BPKAD se-Provinsi Lampung.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ketujuh secara berturut-turut bagi Kabupaten Pesisir Barat.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan.
