Nusron Tegaskan Tata Hutan Berkelanjutan
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen menjaga keseimbangan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dalam Rakor Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung.
REDAKSI
JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Nusron saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (21/5/2026).
Rapat membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara di wilayah Sumatera.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” ujar Nusron Wahid.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH jadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga menghadirkan kepastian investasi serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” katanya.
Sebelumnya, Satgas PKH disebut telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp11 triliun serta menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.
Selain itu, sejumlah izin perusahaan juga telah dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, selaku Ketua Satgas PKH, bersama Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, sebagai Wakil Ketua I Satgas.
Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, serta sejumlah pejabat tinggi madya dari berbagai kementerian dan lembaga.
