Analis Intelijen: Menakar Operasi Kontra Narasi Global, Terhadap Kedaulatan Ekonomi Prabowo

JAKARTA – Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI pada 20 Mei 2026 dinilai bukan sekadar pernyataan politik biasa. Pidato yang menghidupkan kembali semangat Vivere Pericoloso atau “hidup menyerempet bahaya” itu disebut sebagai sinyal kuat perubahan arah geopolitik dan strategi ekonomi Indonesia di tengah pertarungan global yang semakin keras.

Pemerhati Intelijen dan Keamanan, Surya Fermana, menilai pidato tersebut merupakan langkah berani untuk memutus rantai panjang eksploitasi kekayaan Nusantara oleh kekuatan asing.

Menurut Surya, kebijakan pembentukan BUMN ekspor untuk komoditas strategis seperti sawit dan batu bara merupakan strategi besar agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan mampu menentukan harga di pasar internasional.

“Kebijakan pembentukan BUMN ekspor untuk komoditas strategis seperti sawit dan batu bara adalah langkah berani guna merebut posisi sebagai price setter di pasar dunia. Jika dieksekusi dengan tepat, kebijakan ini akan mengakselerasi pendapatan negara secara signifikan,” ujar Surya secara tertulis kepada media pada kamis (21/05/2026).

Namun di balik langkah strategis tersebut, Surya melihat adanya respons negatif dari media internasional yang dinilai tidak terjadi secara alami. Ia menyebut fenomena itu sebagai bagian dari information warfare atau perang informasi yang bertujuan melemahkan legitimasi kebijakan Indonesia.

“Dalam teori intelijen ekonomi, ketika suatu negara mencoba mengubah status quo perdagangan yang timpang, aktor global yang diuntungkan oleh sistem lama akan melancarkan counter-measures. Salah satunya melalui infiltrasi narasi untuk mendelegitimasi kebijakan tersebut di mata publik internasional dan domestik,” katanya.

Surya menilai, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga lemahnya mobilisasi opini di dalam negeri. Ia menyoroti minimnya dukungan narasi di ruang publik dan media sosial terhadap pidato Presiden Prabowo.

Menurutnya, kondisi itu menciptakan narrative vacuum atau kekosongan narasi yang rentan dimanfaatkan pihak asing untuk membentuk opini negatif terhadap agenda ekonomi nasional.

“Saat ini, Presiden Prabowo seperti dibiarkan berjuang sendirian di lini depan pertahanan ekonomi tanpa adanya barisan kontra-propaganda yang solid di ruang siber,” tegasnya.

Surya juga membandingkan situasi tersebut dengan era Presiden Soekarno saat mengumandangkan Dwikora, di mana mobilisasi massa dan dukungan publik dibangun secara sistematis melalui pendekatan berbasis intelijen.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman paling serius justru bisa datang dari dalam negeri sendiri. Dalam perspektif defensive intelligence, kata dia, Indonesia tidak akan mampu memenangkan perang ekonomi asimetris apabila tata kelola domestik masih dibayangi korupsi dan kepentingan oligarki.

Publik dan pasar, lanjut Surya, saat ini masih berada dalam fase wait and see terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN ekspor yang baru dibentuk tersebut.

“Ancaman terbesar dari dalam bukanlah kegagalan konsep, melainkan potensi terjadinya state capture atau pembajakan kebijakan oleh oligarki baru, serta praktik pemborosan anggaran yang mengarah pada korupsi,” ujarnya.

Karena itu, Surya menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar Presiden Prabowo sangat bergantung pada keberanian pemerintah melakukan pembenahan total di sektor internal, terutama dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan efisiensi birokrasi.

“Jika praktik koruptif disapu bersih dan efisiensi ditegakkan, lompatan kekayaan negara akan langsung dirasakan rakyat. Kepercayaan publik yang solid itulah yang nantinya menjadi human shield dan benteng intelijen terkuat dalam mengawal kebijakan berani Presiden Prabowo dari segala bentuk sabotase ekonomi internasional,” pungkasnya.