LMND Lampung Soroti Respons Pemprov soal Abu Krakatau

LMND Lampung menyoroti respons Pemprov Lampung terhadap penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Mereka mendesak pemerintah memperkuat posko, layanan kesehatan, pembagian masker, pemantauan kualitas udara, hingga kesiapan evakuasi.

LMND Lampung Soroti Respons Pemprov soal Abu Krakatau
Ketua EW LMND Lampung Dinda Boru Napitu | Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG — Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Lampung menyoroti respons Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi penyebaran abu vulkanik akibat meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Ketua EW LMND Lampung Dinda Boru Napitu menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret dan terukur untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan dan warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah.

“Bencana tidak boleh dipandang hanya sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai ujian terhadap keberpihakan negara kepada rakyat. Pemerintah harus hadir secara cepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Dinda dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Menurut LMND Lampung, abu vulkanik tidak hanya berpotensi mengganggu kesehatan, tetapi juga dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik apabila tidak ditangani secara cepat.

LMND mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan lembaga berwenang.

Di sisi lain, LMND Lampung menilai Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota perlu segera memperkuat langkah penanganan di wilayah yang terdampak abu vulkanik.

Sejumlah langkah yang didorong LMND antara lain pembentukan posko terpadu penanganan dampak abu vulkanik dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

LMND juga meminta pemerintah memperluas pembagian masker dan alat pelindung diri secara gratis, terutama bagi kelompok rentan serta masyarakat yang tetap bekerja di luar rumah.

Selain itu, pelayanan kesehatan di wilayah terdampak dinilai perlu diperkuat dengan memastikan ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, serta layanan kesehatan bergerak.

LMND juga mendorong pemerintah melakukan pemantauan dan publikasi kualitas udara secara berkala agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi di wilayah masing-masing.

Langkah lain yang didorong adalah percepatan pembersihan abu vulkanik di fasilitas umum, jalan, sekolah, pasar, dan ruang publik.

Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, termasuk kesiapan logistik, tempat evakuasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi ancaman kesehatan dan kesulitan ekonomi seorang diri hanya karena respons yang lambat. Negara harus memastikan setiap warga memperoleh perlindungan yang layak,” tegas Dinda.

LMND Siapkan Gerakan Bantu Rakyat

Selain memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah, EW LMND Lampung menyatakan akan melakukan aksi sosial melalui program Gerakan Bantu Rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa akan turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker dan bantuan lainnya kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai pencegahan dampak abu vulkanik.

Kegiatan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang tetap harus bekerja di luar rumah, seperti pedagang, pengemudi, pekerja informal, dan kelompok masyarakat lainnya yang bergantung pada aktivitas harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

LMND Lampung juga mengajak organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, komunitas, serta pemerintah memperkuat solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau.

LMND menilai penanganan bencana membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat sekaligus kehadiran pemerintah dalam memastikan keselamatan dan kebutuhan warga tetap menjadi prioritas.