LKPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 79,3 Persen Jelang Dua Tahun Pemerintahan

Monologis.id  - JAKARTA. Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan. Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap pemerintahan saat ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 18–28 Juli 2026, sebanyak 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 13,5 persen responden menyatakan tidak puas, dan 7,2 persen lainnya memilih tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, mengatakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat tidak terlepas dari sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai memberikan dampak nyata bagi publik.

"Melihat hasil survei kami ini, kami semakin yakin bahwa semua yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo Gibran untuk membawa Indonesia maju akan menemui muara tujuannya. Pun demikian masyarakat menilai Pemerintahan Prabowo Gibran telah memenuhi harapan masyarakat terkait pemberantasan korupsi, tata kelola pertanian, kesejahteraan petani serta kemampuan menjaga stabilitas harga-harga sembako di tengah-tengah masyarakat," ujar Novriansyah dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Menurut hasil survei tersebut, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan sebesar 83,2 persen, sedangkan 14,7 persen responden menyatakan tidak puas, dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

Di sektor pertanian, 78,4 persen responden memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebaliknya, 17,3 persen responden merasa tidak puas, sementara 4,3 persen tidak memberikan tanggapan.

Sementara itu, kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu aspek yang memperoleh penilaian tertinggi. Sebanyak 85,8 persen responden menyatakan puas terhadap upaya pemerintah menjaga harga sembako di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik. Adapun 11,2 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 3 persen tidak memberikan jawaban.

Survei juga memotret persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi secara umum.

Sebanyak 66,8 persen responden menilai kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Sementara 15,5 persen menilai biasa saja, 13,3 persen menilai buruk hingga sangat buruk, dan 4,4 persen tidak memberikan jawaban.

Pada aspek penegakan hukum, 65,9 persen responden memberikan penilaian baik hingga sangat baik. Sebanyak 17,3 persen menilai biasa saja, 12,6 persen menilai buruk, dan 4,2 persen tidak memberikan tanggapan.

Adapun terhadap upaya pemberantasan korupsi secara umum, 69,9 persen responden memberikan penilaian positif, 13,3 persen menilai biasa saja, 15,6 persen menilai buruk, dan 1,2 persen tidak memberikan jawaban.

Dalam pengukuran terhadap sejumlah indikator kinerja pemerintahan, LKPI mencatat mayoritas responden memberikan penilaian positif.

Sebanyak 76,8 persen responden menyatakan puas terhadap perhatian pemerintah dalam mengatasi kesulitan rakyat, sedangkan 18,4 persen tidak puas.

Untuk program-program sosial, tingkat kepuasan mencapai 82,1 persen, sementara 11,7 persen menyatakan tidak puas.

Pada aspek menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik, sebanyak 80,2 persen responden memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 17,5 persen menyatakan tidak puas.

Sementara itu, terkait jaminan ketersediaan sembako, 84,7 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 13,9 persen menyatakan tidak puas.

Pada indikator penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, sebanyak 60,2 persen responden menilai pemerintah telah berhasil, sementara 32,3 persen berpendapat pemerintah belum berhasil, dan 7,5 persen tidak memberikan jawaban.

Novriansyah mengatakan hasil survei menunjukkan persepsi publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada pada tren positif. Namun demikian, ia menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Publik yang terpotret dalam survei kali ini cenderung positif, meski ada beberapa konsentrasi akselerasi di bidang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, Penurunan angka Kemiskinan dan pengangguran yang perlu lebih masif lagi, sehingga kepuasan publik bisa terus terjaga," ungkap Novriansyah.

LKPI menyimpulkan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran didorong oleh sejumlah faktor, di antaranya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas serta ketersediaan harga sembako, perhatian terhadap kesulitan masyarakat, efektivitas program-program sosial, terjaganya stabilitas politik nasional, serta penilaian positif terhadap upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Survei LKPI dilaksanakan pada 18–28 Juli 2026 dengan melibatkan 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dilengkapi dengan verifikasi digital untuk memastikan validitas hasil penelitian.