DPRD Lampung Tekankan Pancasila Harus Berdampak
DPRD Provinsi Lampung menegaskan nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui kebijakan, penganggaran, pengawasan, dan pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui kerja pemerintahan dan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Lapangan KORPRI Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (1/10/2026).
Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan selaku inspektur upacara. DPRD Provinsi Lampung turut berpartisipasi dengan menugaskan dua anggotanya sebagai petugas upacara.
Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., bertugas membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., membacakan ikrar.
Wahrul mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
"Bagaimana kita semua lapisan masyarakat di Provinsi Lampung terus menggaungkan dan mengamalkan Pancasila," ujar Wahrul.
Menurut dia, pengamalan Pancasila dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama, gotong royong, persamaan, persatuan, dan keadilan sosial.
"Insyaallah nilai-nilai Pancasila ini terus selalu kita kampanyekan dan kita amalkan sampai dengan anak cucu kita nanti," katanya.
Bukan Sekadar Seremonial
Diah Dharma Yanti mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengingat sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia.
"Peringatan ini memang bukan seremonial, tetapi merupakan momen penting bagaimana kita mengingat bangsa Indonesia dulu memperjuangkan supaya Pancasila tetap lestari dan dipakai sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa," ujar Diah.
Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila perlu terus dilestarikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.
"Nilai-nilainya tetap terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Lampung khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia umumnya," katanya.
Bagi DPRD Lampung, pengamalan Pancasila juga perlu tercermin dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan. Kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran diharapkan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengawasan legislatif mencakup sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan warga, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perekonomian, dan pelayanan publik.
DPRD menilai implementasi nilai Pancasila dapat dilihat dari manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Pelayanan publik diharapkan semakin mudah diakses, pembangunan tepat sasaran, fasilitas publik semakin baik, dan program pemerintah mampu menjawab persoalan warga.
Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak berhenti dalam peringatan tahunan, tetapi tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
