TPID Lampung Raih Peringkat I se-Sumatera

Pemprov Lampung meraih Peringkat I TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera. Wakil Gubernur Jihan Nurlela menerima penghargaan Kemendagri di Jakarta.

TPID Lampung Raih Peringkat I se-Sumatera
Foto: Istimewa

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung meraih Peringkat I Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diserahkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.

Capaian Lampung turut dilengkapi penghargaan TPID Terbaik Kategori Kota yang diraih Pemerintah Kota Metro.

Usai menerima penghargaan, Jihan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang tergabung dalam TPID Lampung.

"Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewakili Bapak Gubernur dan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori TPID terbaik di seluruh provinsi Indonesia," kata Jihan.

Menurut dia, penghargaan tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada pemerintah provinsi, tetapi menjadi apresiasi atas kerja seluruh anggota TPID dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.

"Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat; bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah," ujarnya.

Jihan mengatakan Pemprov Lampung akan melanjutkan upaya pengendalian inflasi agar stabilitas harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Operasi Pasar dan Koordinasi Lintas Sektor

Penghargaan tersebut diraih Lampung setelah menjalankan sejumlah strategi pengendalian komoditas pangan yang rentan mengalami gejolak harga atau volatile foods.

Pemprov Lampung memperkuat koordinasi dengan 15 pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penetrasi dan operasi pasar murah secara berkala. Program tersebut dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus membantu mengendalikan harga di tingkat konsumen.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Lampung, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Lampung pada Juni 2026 tercatat 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45.

Sementara pada Agustus 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat sebesar 0,23 persen.

Pemprov Lampung menyatakan pengendalian inflasi ke depan akan tetap dipadukan dengan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.