Kolaborasi dengan TNI, Pemprov Lampung Percepat Pembangunan Jalan Desa
Pemprov Lampung memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI untuk mempercepat pembangunan jalan desa melalui Program Desaku Maju. Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) diarahkan agar menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan desa melalui Program Desaku Maju.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Lampung.
Marindo mengatakan Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa.
Salah satu fokus utama program tersebut adalah pembangunan jalan desa yang akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun Karya Bakti TNI.
"Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa," ujar Marindo.
Menurutnya, keterlibatan TNI menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Pemkab dan pemkot di Lampung juga didorong memberikan dukungan anggaran melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Marindo menekankan agar penyaluran DBH tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi menghasilkan pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung masyarakat.
"Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa," katanya.
Karena itu, pelaksanaan Program Desaku Maju akan diarahkan memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dengan hasil pembangunan di lapangan.
Keterlibatan TNI melalui TMMD dan Karya Bakti TNI menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur jalan desa.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah juga membahas perlunya keseragaman mekanisme pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota.
Formulasi teknis, mulai dari penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pola kerja sama dengan TNI, akan diperkuat dalam nota kesepahaman (MoU).
Namun, Marindo menegaskan besaran anggaran tidak harus diseragamkan di seluruh daerah. Jumlah anggaran dan ruas jalan yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing kabupaten/kota.
"Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah," ujarnya.
Pemprov Lampung juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Hasil pembahasan bersama BPKP akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU pelaksanaan Program Desaku Maju.
Melalui program tersebut, Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota dan TNI menargetkan pembangunan jalan desa dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Peningkatan infrastruktur jalan diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
