JMSI Komitmen Ciptakan Pemilu Damai

BANDARLAMPUNG – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung berkomitmen turut serta menciptakan Pemilu 2024 damai.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, JMSI anti menyebarkan berita bohong (hoaks) serta memberikan informasi yang benar dan mendidik.

“Media punya UU kode etik jurnalistik yang bertugas mencegah berita hoaks,” tegas Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan, Kamis (25/11/2022).

Anov –sapaan Ahmad Novriwan-- mengatakan, JMSI punya saringan untuk mendeteksi kebenaran, informasi yang mendidik untuk masyarakat menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

“Kami juga mengundang elemen dan partai politik untuk mempromosikan, agar pesannya sampai ke masyarakat," paparnya.

Dia mengajak partai politik dan berbagai elemen berdiskusi di JMSI untuk bersama-sama memberi sumbangsih untuk Lampung.

"Mari kita berdiskusi yang sehat agar bisa menciptakan pemimpin yang diinginkan, bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat, bukan hanya menggunting pita saja.  Lampung ini punya kita, mari berfikir sehat bagaimana kita membesarkan Lampung, JMSI bisa memberikan kontribusi yang baik bagi Lampung," tambahnya.

Anov menyampaikan juga, saat ini persoalan menumpuk di benak rakyat, untuk pendidikan politik secara keseluruhan harus dikembalikan pada ruang sesungguhnya, seperti menghormati, menghargai dan lainnya.

"Pendidikan politik berkarakter itu penting, pemilihan benar-benar harus matang jangan hanya berfikir usai Pemilu kita (masyarakat) tetap begini aja," urainya.

Dia menegaskan, JMSI siap bekerja sama dengan KPU, Bawaslu dan elemen lain.

Sementara, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pengaruh media sosial memberikan dampak signifikan di era milenial, seperti dampak kebencian akibat berita hoaks.

"Suatu kebohongan yang terus diutarakan akan menjadi kebenaran itu yang dinamakan 'post truth'," kata dia.

Ia menambahkan, bagaimana cara mencegah penyebaran berita hoaks, adanya peran pendidikan, masyarakat harus diperankan untuk pencegahan terlebih adanya UU ITE.

"Bagaimana kita beretika menggunakan media sosial dengan logika, kemudian etika berbicara dan melihat, estetika," imbuhnya.

Ia mengatakan, pakar komunikasi politik Hendry Subakto memprediksi berita hoaks akan tetap terjadi di Pemilu 2024 mendatang, Polri terus berupaya memberikan literasi cerdas bermedia sosial.

"Kita semua sepakat bagaimana Pemilu kondusif. Polri akan menjerat penyebar berita hoaks. Kita juga udah kerjasama dengan Dewan Pers, masalah penulisan media diselesaikan di Dewan Pers namun masalah pidananya tetap di kepolisian," kata dia. 

Dia menambahkan, Polri telah meluncurkan Polri Super Apps pada tahun 2022 yang bertujuan agar masyarakat mudah mendapatkan layanan kepolisian seperti pembuatan SKCK, perpanjangan SIM, pelayanan surat Tilang, melaporkan kinerja anggota polisi dan lainnya yang bisa di-dowloand di playstore.