Bupati Pandeglang Terima Entry Meeting BPK RI Perwakilan Banten
RANU NUGRAHA
PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten.
Irna mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang selalu bisa mengawal, membimbing serta mengarahkan jajarannya dengan memberi semangat dan memotivasi.
“Kami selalu memohon arahan dan bimbingan dari seluruh Tim BPK RI agar pengelolaan keuangan Negara ini tetap bisa on the track, dan alhamdulilah kami bisa meraih predikat WTP lima kali berturut-turut,” ujar Irna didampingi sejumlah pejabat terkait secara virtual di Ruang Pintar Sekretariat Daerah, Selasa (12/10).
Dengan bimbingan BPK RI, lanjut Irna, akan lebih transparans dan akuntabilitas nya lebih baik.
“Kami juga berharap PAD kami kedepan makin meningkat tajam, daerah kami potensi nya sangat tinggi, tapi kami juga keterbatasan sumber daya, maka kami mohon arahan dan bimbingannya supaya kami lebih baik dalam pengelolaan PAD,” tutupnya.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Novi Irawati Herni Purnama mengatakan, tujuan pemeriksaan kali ini untuk menilai efektifitas pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal pada pemkab pandeglang dan instansi terkait.
“Perlu kami sampaikan, bahwa pemeriksaan efektifitas pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal merupakan pemeriksaan tematik nasioanal yang dilakukan oleh BPK RI, artinya pemeriksaan ini dilakukan diseluruh Indonesia, bukan hanya di provinsi banten atau kabupaten pandeglang saja, tetapi menyeluruh di Indonesia dengan sampel yang telah ditentukan,” kata dia.
Pemeriksaan tersebut, lanjut Novi akan fokus pada 4 hal yaitu regulasi dan kebijakan, dukungan kelembagaan, ekstensifikasi dan intensifikasi, pengelolaan PAD.
“Dari 4 hal itu maka sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan pendahuluan bulan yang lalu, dari hasil pemeriksaan tersebut kami telah menemukan beberapa sasaran pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” jelasnya.
Novi berharap dengan pemeriksaan ini akan mendapatkan suatu gambaran umum tentang bagaimana pengelolaan PAD yang dilakukan oleh pemda dalam upaya mendorong kemandirian fiscal, dengan adanya gambaran tersebut maka diharapkan kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada seluruh pemda dalam pengeloaan PAD untuk kemandirian fiscal di daerah.
