Dandim Akui 40 Koperasi Merah Putih Tubaba Alami Kendala

TULANGBAWANG BARAT — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, masih menghadapi berbagai kendala. Dari 78 titik yang menjadi fokus pembangunan, baru 34 titik yang dinyatakan selesai.

Sementara itu, 40 titik lainnya masih mengalami hambatan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dandim 0412/Lampung Utara Letkol Inf. Roni Faturohman mengatakan, kendala pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga keterbatasan tenaga kerja, kenaikan harga material, hingga kesiapan lahan.

Hal tersebut disampaikan Roni saat memberikan klarifikasi terkait pembangunan KDKMP di Koramil Tulangbawang Tengah (TBT), Selasa (25/8/2026).

Menurut Roni, keterbatasan tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan pembangunan, terutama untuk pekerjaan fabrikasi.

“Kendalanya salah satunya memang tenaga kerja. Untuk fabrikasi membutuhkan tenaga yang cukup, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pengerjaan,” kata Roni.

Selain tenaga kerja, perubahan harga sejumlah material bangunan juga menjadi kendala. Harga material di lapangan disebut mengalami perubahan dibandingkan perhitungan awal dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pembangunan membutuhkan penyesuaian agar pekerjaan tetap dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Ditargetkan Selesai Sebelum Akhir 2026

Roni menjelaskan pembangunan KDKMP menggunakan konsep padat karya dan pola kemitraan. Pengerjaan dilakukan melalui mitra dengan pengawasan dari Kodim dan Koramil.

“Karena menggunakan pola tersebut, proses pengerjaan di lapangan memiliki karakteristik berbeda dengan proyek konstruksi yang menggunakan kontrak pekerjaan secara umum,” ujarnya.

Kodim 0412/Lampung Utara kini memprioritaskan penyelesaian titik-titik yang mengalami hambatan. Dari 40 lokasi yang terkendala, pembangunan ditargetkan kembali berjalan dalam waktu sekitar dua bulan.

“Target kami dalam waktu sekitar dua bulan ini pembangunan yang terkendala bisa kembali berjalan. Paling lambat sebelum akhir tahun sudah kami upayakan selesai,” tegas Roni.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kodim melakukan koordinasi dan penataan kembali pelaksanaan pembangunan di setiap titik.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong titik yang pengerjaannya berjalan baik untuk membantu lokasi lain yang mengalami hambatan. Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat pekerjaan sekaligus membantu penyelesaian kewajiban kepada pekerja dan penyedia material.

Pembayaran kepada pihak yang masih memiliki kewajiban juga dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan dan perkembangan pekerjaan oleh mitra di lapangan.

Sejumlah Lahan Belum Siap

Selain persoalan teknis, kesiapan lahan turut menjadi kendala pembangunan KDKMP di sejumlah lokasi.

Roni mengatakan, masih terdapat pemohon yang menghadapi persoalan terkait penyisihan lahan. Kondisi tersebut membuat pembangunan belum dapat dilakukan secara serentak di seluruh titik.

Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan lokasi pembangunan siap digunakan dan tidak menimbulkan hambatan lanjutan.

Roni juga menegaskan Kodim belum mengajukan pembangunan KDKMP tahap kedua. Fokus saat ini masih menyelesaikan 78 titik yang sudah masuk dalam proses pembangunan.

“Kita selesaikan dulu yang sedang berjalan. Tahap kedua belum kita ajukan karena fokus kita sekarang menyelesaikan pekerjaan yang ada,” jelasnya.

Menurut Roni, Kodim dan Koramil pada prinsipnya berperan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dalam proses penyelesaian, pihaknya berupaya menangani setiap kendala secara bertahap melalui koordinasi dengan pihak terkait.

“Yang paling penting sekarang bagaimana pembangunan ini bisa kembali berjalan dan diselesaikan dengan baik. Kita akan terus berkoordinasi dan mencari solusi untuk setiap kendala yang ada,” pungkasnya.