PMM Soroti Netralitas ASN Jelang Pilkada di Sumatera Barat
REDAKSI
PADANG - Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) di berbagai di kabupaten/Kota di Sumatera Barat tinggal menghitung hari. Panasnya suhu politik jelang pencoblosan sangat terasa.
Selain pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, sebanyak 13 daerah di wilayah itu juga memilih Bupati dan Walikota. Yang menjadi sorotan tajam adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengungkapkan, potensi ketidaknetralan ASN sangat besar, serta praktik pelanggarannya sangat terbuka.
"ASN ini merupakan alat negara yang dibayar menggunakan uang rakyat ditugaskan pemerintah untuk fokus membantu pemerintahan setempat. Bukan ikut andil dalam hingar bingar politik. Kami sorot agar tidak macam-macam ikut bermain," ujar aktivis yang kerap disapa Kuya Fikri tersebut, Minggu (06/12).
Fikri menyatakan, jangan sampai oknum ASN, PNS, Pegawai Pemerintah maupun lembaga pemerintahan bermain politik.
“Tugas ASN/Pegawai bukan berpolitik, akan tetapi bekerja sesuai tupoksi yang sudah diberikan oleh negara maupun daerah setempat dalam menjalankan tugasnya," tegasnya.
"Kami peringatkan kembali bahwa ada hukum yang sangat berat dan akan menjerat ketika ASN tidak netral dalam Pilkada," imbuh Fikri.
Dia mengajak seluruh elemen awasi secara seksama jika ada ASN yang ikut bermain politik.
“Akan kita viralkan serta laporkan kepada pihak yang berwenang agar ditindak tegas. Serta sesuai anjuran dan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian bahwa Netralitas ASN menjadi kunci keberhasilan Pilkada. Mari kawal bersama agar terpilih pemimpin yang diinginkan masyarakat," tutupnya.
