DPRD Lampung Dukung Investasi dan Hilirisasi

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung A Giri Akbar menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan semangat kolaborasi yang mengemuka dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Senin (22/6/2026).

Menurut Giri, Musprov APINDO menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan daerah, terutama melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing ekonomi daerah.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan sinergi yang baik, berbagai potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

DPRD Provinsi Lampung menilai pembangunan ekonomi daerah perlu difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan.

Menurutnya, potensi sumber daya yang dimiliki Lampung harus mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar melalui pengembangan hilirisasi dan penguatan industri berbasis sumber daya lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Selain sektor unggulan, DPRD juga menaruh perhatian pada pengembangan ekonomi desa sebagai salah satu strategi menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Aktivitas ekonomi yang berkembang dari desa dinilai mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian daerah. Dukungan terhadap akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, transformasi digital, serta perluasan akses pasar perlu terus diperkuat agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi masyarakat dinilai harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

DPRD Provinsi Lampung juga mengapresiasi berbagai indikator positif perekonomian daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, aktivitas perdagangan, hingga surplus neraca perdagangan yang menunjukkan optimisme terhadap prospek pembangunan Lampung ke depan.

Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta menarik lebih banyak investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mendukung berbagai kebijakan yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, penguatan sektor riil, percepatan hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Lampung diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.