Pemprov Lampung Komitmen Kawal Distribusi BBM Subsidi

BANDARLAMPUNG - Agar lebih tepat sasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen mengawal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Kita tentu tidak ingin BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi yang menerimanya. Mari kita terus bangun sinergitas mengawal ini bersama," ujar  Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto saat menghadiri Seminar Nasional "Membangun Konsep Tata Kelola BBM Bersubsidi Berkeadilan" di Bandarlampung, Selasa (25/10/2022).

Seminar tersebut diselenggarakan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama PT. Pertamina.

Fahrizal menuturkan, seminar nasional ini sangat strategis untuk memecahkan persoalan terhadap isu-isu aktual seperti mengenai bbm bersubsidi ini.

Ia menyebutkan dengan hadirnya para mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), diharapkan generasi muda mampu memberikan pemikiran-pemikiran yang positif demi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan.

"Hadirnya para generasi muda ini bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa ini. Para mahasiswa ini tentu memiliki pemikiran yang kreatif yang diharapkan nantinya ada solusi dan menjadi jawaban bagi pengambil keputusan yang berkeadlian," kata Sekdaprov mewakili Gubernur Lampung.

Fahrizal menjelaskan, dari dampak kenaikan bbm ini, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri memiliki skema-skema untuk membantu meringankan beban masyarakat salah satunya bantuan sosial (bansos).

"Dan ini juga dilakukan koordinasi bersama Kabupaten/Kota," katanya.

Fahrizal menyebutkan terkait alokasi subsidi di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengalihkan dana Belanja Tak Terduganya sebesar 2%.

Selanjutnya, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung berupaya dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak inflasi.

"Perlu dilakukan langkah-langka strategis guna menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan dan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Melalui kesempatan itu, Fahrizal mengajak semua untuk saling menyamakan persepsi sehingga menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan subsidi bbm tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama mengatakan, KNPI bersama OKP harus memiliki konsep-konsep agar tata kelola bbm bersubsidi kedepannya lebih baik lagi sehingga tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

"Dari kawan-kawan DPD KNPI dan OKP di Provinsi Lampung bersama kita memiliki konsep-konsep sehingga jangan sampai ada lagi kesalahan-kesalahan dalam tata kelola bbm bersubsidi," ujar Haris.

Haris menyebutkan masukan-masukan dari para aktivis, kaum intelektual para generasi muda ini sangat diperlukan sebagai pemilik masa depan dari negara ini.

"Karena kita akan menggantikan para senior-senior kita dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama," katanya.

Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah mengatakan melalui seminar ini akan menjawab persoalan terkait kenaikan bbm bersubsidi.

Menurutnya, BBM bersubsidi ini juga dinikmati namun bukan rakyat kecil, tetapi masyarakat yang tidak layak atau menengah keatas yang ikut merasakan bbm bersubsidi.

"Melalui seminar ini akan menjawab itu semua, apa konsep-konsep yang akan dilakukan terutama dari teman-teman pertamina agar bbm bersubsidi ini benar-benar berkeadilan dan dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar butuh akan bbm bersubisidi," ujar Iqbal.

Melalui konsep-konsep inilah, kata Iqbal diharapkan akan memberikan solusi dan pemahaman sehingga diharapkan ke depan, bbm bersubsidi bisa lebih berkeadilan dan tepat sasaran.

"Konsep-konsep ini yang kami harapkan agar kami sebagai anak-anak muda tidak salah arah dan melangkah serta tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang tidak baik," katanya.

Seminar Nasional ini juga turut dihadiri Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Aji Anom Purwasakti, Pengamat Ekonomi Ayi Ahadiat dan Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Hery Sadli.