Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi dan sejumlah Forkompimda mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, bertempat di ruang Command Center lt. 2  Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/11/2022).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

John Wempi Wetipo mengatakan bahwa pada periode Oktober 2022 lalu terjadi deflasi 0,11 persen sehingga secara year on year angka inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,71 persen.

“Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi yaitu beras, bensin, tukang, bahan bakar rumah tangga, rokok filter & kretek, nasi & lauk pauk, tempe, angkutan dalam kota, dan uang kuliah akademi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, sampai dengan minggu kedua November ini, bawang merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 20 provinsi dan kenaikan harga di 149 kabupaten/kota.

“Enam upaya Pemda dalam penanganan inflasi daerah yaitu melaksanakan operasi pasar murah; melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; gerakan menanam; merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT); serta dukungan transportasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ungkapnya.

Meski begitu, John menyebutkan hanya ada 12 Pemerintah daerah (Pemda) yang telah melakukan keenam upaya tersebut. Ia berharap Pemerintah daerah lain yang belum melakukan upaya tersebut bisa segera melaksanakannya agar inflasi bisa ditekan lebih cepat.

Narasumber dari Kementerian Perdagangan mengingatkan menjelang Tahun Baru dan Natal akan ada tren kenaikan permintaan dan ini perlu diantisipasi bersama. Selain itu ada kenikan harga komoditas kedelai seperti yang disampaikan Wamen, bahwa tempe yang merupakan komoditas turunnya memberikan sumbangan inflasi ini harus menjadi perhatian.

Narasumber itu juga menyampaikan saran agar mengadopsi langkah Pemerintah Salatiga yakni memberikan subsidi Rp2000 kepada pengrajin tahu tempe unuk meringankan agar bisa memproduksi dengan harga keekonomian dengan kisaran harga Rp12.000.

Selain itu ada kenaikan harga beras, diharapkan seluruh kabupaten/kota bekerjasama dengan Bulog melaksanakan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi harga (KPSH).

"Kami meminta seluruh Daerah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk melaksnakan KPSH agar Bulog melakukan intervensi pasar," kata dia.

Sebentar lagi kurang lebih kita akan satu bulan lagi menghadapi Natal dan tahun baru Mohon kiranya dapat daerah-daerah terutama yang penduduk atau masyarakatnya mayoritas melaksanakan Natal dapat melaksanakan Rakorda dengan stakeholder terkait, terutama pelaku-pelaku usaha kemudian mengecek ketersediaan barang di gudang-gudang distributor untuk memastikan bahwa stok aman menjelang Natal dan Tahun Baru dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru.