Munas I Netfid Indonesia, Masyarakat Sipil Penting untuk Demokrasi

BANDARLAMPUNG - Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada 22-24 Februari 2023 mendatang di Jakarta.

Mengusung tema 'Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Baik', Netfid meyakini kualitas masyarakat sipil yang baik akan berdampak pada kualitas demokrasi.

Ketua panitia Ayu Megasari mengungkapkan, keberadaan masyarakat sipil sangat penting bagi Indonesia, khususnya pada tahun politik menjelang Pemilu 2024. "Melalui pendidikan politik dan kesadaran gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat sipil akan menjadi pondasi utama dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024," ujar Ayu, Senin (20/2/2023).

Adanya pendidikan politik tersebut, kata Ayu, akan membuat masyarakat tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari kelompok politik tertentu. Kondisi seperti ini akan membuat masyarakat tidak mudah terpecah karena perbedaan pilihan politik. "Masyarakat juga akan lebih bijak dalam menentukan pilihan politik pada Pemilu 2024," ujar alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Netfid Indonesia, Muhammad Afit Khomsani mengatakan, sejak berdiri tahun 2018, Netfid Indonesia telah memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sebanyak 23 dan 89 kepengurusan kabupaten/kota. "Dinamika demokrasi Indonesia dan Internasional mendorong Netfid berkontribusi aktif dalam demokrasi," ujar Afit.

Berdasarkan Democracy Index tahun 2020 dari the Economist Intellegence Unit (EIU), kata Afit, Indonesia mengalami stagnasi demokrasi di angka 6,30. Indonesia berada pada peringkat 65 dari 167 negara. "Indeks partisipasi politik Indonesia sebesar 6,11 dan indeks kebebasan sebesar 5,59 dari skala 0-10," ujar Afif.

Menurut dia, angka tersebut tidak mengherankan lantaran masih banyaknya praktik pembatasan partisipasi politik kelompok masyarakat sipil dengan adanya intimidasi, konfrontasi bahkan kekerasan terhadap kelompok kritis.

"Upaya pelemahan terhadap institusi demokrasi juga menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis," kata Plt Ketua Netfid Indonesia ini.

Hal-hal negatif tersebut, kata Afit, harus dilawan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat umum. Ia ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik melalui Munas I Netfid Indonesia. "Netfid hadir demi terwujudnya demokrasi Indonesia yang lebih baik," tutup dia.