Mirza Nahkodai HKTI Lampung, Siapkan Hilirisasi Petani
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Lampung periode 2026-2031. Ia mengajak HKTI memperkuat hilirisasi pertanian melalui berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung yang digelar di Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat (31/7/2026).
Musda tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Provinsi Lampung yang dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, pengurus DPD dan DPC, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal mengajak HKTI memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mengambil peran strategis dalam mendorong hilirisasi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Lampung. Dari luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan dengan sekitar 1,6 juta keluarga menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani mulai menunjukkan hasil positif, ditandai meningkatnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah serta membaiknya harga jagung, kopi, dan singkong.
"Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di wilayah pedesaan," ujar Mirza.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung akan mempercepat transformasi sektor pertanian melalui sejumlah program strategis, di antaranya penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer), pembangunan silo penyimpanan hasil pertanian di tingkat kecamatan, serta pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.
"Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas masif," katanya.
Mirza berharap Musda HKTI menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus menyusun langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperjuangkan harga yang adil, mempercepat hilirisasi, dan menyiapkan generasi muda pertanian menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Nasional menegaskan sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Bagi Presiden, swasembada pangan adalah sebuah ideologi. Pertanian tidak hanya menyangkut komoditas ekonomi, tetapi merupakan komoditas strategis nasional karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas," ujar Abdul Kadir.
Ia menambahkan Badan Karantina akan mempercepat layanan ekspor komoditas unggulan Lampung seperti gula, jagung, dan tapioka melalui program Sahabat Karantina yang mendampingi pelaku usaha memenuhi standar internasional, termasuk aspek biosecurity dan traceability.
"Kalau bisa cepat kenapa harus lama. Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit. Urusan karantina dan ekspor kita buat cepat, yang penting aman dan memenuhi standar negara pembeli," tegasnya.
Melalui sinergi pemerintah, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
