Gubernur Lampung Dorong Tenaga Kerja Go Global

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendukung pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Forum tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses tenaga kerja asal Lampung ke pasar kerja global.

"Kalau mau survive, LPK kita arahnya ke globalisasi. Fokus kita ke depan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Lampung, untuk Indonesia, tapi untuk ke luar se-dunia," kata Mirza dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah melalui pembentukan FKLPID Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (11/9/2026).

FKLPID akan mempertemukan pemerintah daerah, dunia industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Forum ini disiapkan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, menyelaraskan kompetensi, memperkuat pelatihan dan sertifikasi, serta mempercepat penempatan kerja.

Mirza mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Lampung tidak cukup diselesaikan dengan menambah lapangan pekerjaan. Perkembangan teknologi dan otomatisasi membuat sejumlah industri mampu meningkatkan produksi dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit.

Dia mencontohkan investasi industri senilai Rp15 triliun pada tahun sebelumnya yang secara kasar hanya menghasilkan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan. Di industri tapioka, kata dia, terdapat perusahaan yang mampu bersaing dari sisi harga dengan jumlah pekerja sekitar 25 orang karena menggunakan teknologi modern.

Kondisi tersebut, menurut Mirza, menunjukkan perlunya perubahan strategi dalam mengelola bonus demografi Lampung.

Setiap tahun sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK memasuki pasar pendidikan maupun kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sementara itu, lapangan kerja yang sesuai dengan jenjang pendidikan S1 di Lampung diperkirakan hanya sekitar 2.000 posisi per tahun. Adapun peluang kerja bagi lulusan SMA dan SMK sekitar 15.000 posisi per tahun.

"Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang," ujarnya.

Salah satu strategi yang didorong Pemprov Lampung adalah memperluas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Jepang dan Malaysia menjadi sejumlah pasar yang akan didorong, selain peluang kerja melalui skema antarpemerintah dengan negara lain.

Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan pengiriman tenaga kerja hingga sekitar 5.000 orang pada tahun mendatang.

Mirza mengatakan kemampuan bahasa dan biaya pelatihan masih menjadi kendala. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara sekolah, lembaga pelatihan kerja, pemerintah, lembaga keuangan, serta mitra di negara tujuan.

Model tersebut mulai dirintis melalui pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA dan SMK yang kemudian dilanjutkan di lembaga pelatihan kerja. Pemerintah juga mendorong efisiensi biaya pelatihan yang sebelumnya sekitar Rp50 juta menjadi sekitar Rp30 juta.

Selain pasar kerja global, Pemprov Lampung mendorong pengembangan industri berbasis hilirisasi komoditas dan industri skala kecil di tingkat desa.

Menurut Mirza, strategi tersebut penting karena sebagian besar tenaga kerja berada di wilayah perdesaan. Pada saat yang sama, komoditas lokal masih memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pengolahan.

"Industrinya dibawa ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Industri UMKM," katanya.

Pengembangan pengeringan komoditas, rice milling unit (RMU), pabrik pakan, pengolahan kopi, dan berbagai kegiatan hilirisasi lainnya dinilai dapat menciptakan lapangan kerja baru di desa. Namun, pengembangan industri tersebut harus diikuti ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan sesuai kebutuhan.

Di titik inilah FKLPID diharapkan menjadi penghubung antara lembaga pelatihan dan industri.

Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, mengatakan forum tersebut akan menjadi pusat data, informasi, dan penyaluran tenaga kerja.

"Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya," kata Ary.

FKLPID telah menyiapkan sejumlah bidang kerja, meliputi riset, pemetaan industri dan data ketenagakerjaan; pelatihan, pengembangan kompetensi dan penempatan kerja; kemitraan strategis dan legal; monitoring dan evaluasi; serta informasi, publikasi, dan transformasi digital.

Sebanyak 72 lembaga pelatihan disebut telah diajak bekerja sama dalam tahap awal pembentukan forum.

Dari sisi pemerintah pusat, BP3MI Lampung turut menyampaikan program SMK Go Global yang mulai berjalan pada 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 2029.

Lampung mendapatkan kuota 1.460 peserta untuk pelatihan sektor pertanian, kesehatan, dan pariwisata. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja sebelum ditempatkan di luar negeri.

Melalui pembentukan FKLPID dan berbagai program tersebut, Pemprov Lampung menargetkan kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri dapat ditekan.

Kebijakan itu diharapkan tidak hanya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat hilirisasi komoditas daerah serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Lampung di pasar nasional dan global.