Bedah Rumah Lampung Naik 455 Persen, Capai 13.276 Unit
Program bedah rumah di Lampung melonjak dari 2.390 unit pada 2025 menjadi 13.276 unit pada 2026. Pemprov Lampung menargetkan verifikasi data RTLH rampung September dan pembangunan fisik selesai Desember 2026.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Lampung meningkat signifikan pada 2026. Jumlah rumah yang mendapat program bedah rumah mencapai 13.276 unit, naik dari 2.390 unit pada 2025.
Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang diikuti Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).
Rapat membahas perkembangan sejumlah program perumahan di Lampung, mulai dari penanganan RTLH, pembangunan rumah susun (rusun), penataan kawasan kumuh, sanitasi, hingga penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dari total 13.276 unit program bedah rumah pada 2026, sebanyak 222 unit telah mencapai progres 100 persen. Tiga di antaranya merupakan unit yang sebelumnya ditinjau langsung oleh Menteri PKP di Desa Lematang.
Selain program bedah rumah, pembangunan rusun TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 60 unit telah memasuki tahap pelaksanaan. Kontrak pekerjaan diteken pada 31 Agustus 2026 dengan progres pembangunan mencapai 1,67 persen.
Penanganan kawasan kumuh di Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat, dengan luas 28,31 hektare juga telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Untuk program sanitasi di kawasan tersebut, terdapat 75 unit yang ditangani. Sebanyak tujuh unit telah selesai 100 persen, sedangkan 68 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Rumah Subsidi Capai 83,5 Persen
Di sisi lain, realisasi rumah subsidi di Lampung hingga 17 September 2026 mencapai 3.593 unit atau 83,5 persen dari alokasi awal sebanyak 4.300 unit.
Program tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap target penyediaan tiga juta rumah secara nasional. Salah satu instrumennya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi, termasuk dalam menyosialisasikan program perumahan kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi publik.
Maruarar juga meminta persiapan program bedah rumah dilakukan lebih awal agar pelaksanaannya pada 2027 dapat dipercepat.
Menurut dia, jika program pada 2025 mulai berjalan sekitar Agustus-September dan pada 2026 dimulai Juni, maka pelaksanaan 2027 ditargetkan sudah dapat dimulai pada Februari.
Karena itu, kesiapan sumber daya manusia, regulasi, hingga sistem teknologi informasi diminta dipersiapkan sejak awal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan RTLH di daerahnya.
"Tahun kemarin penanganan RTLH kami dari Kementerian baru 2.300. Tahun ini sudah 13.000 lebih. Jadi, alhamdulillah naik 455 persen," kata Mirza.
Pemprov Lampung bersama satuan kerja dan balai terkait juga telah membentuk tim untuk memperkuat konsolidasi data serta mempercepat verifikasi lapangan.
Saat ini, sekitar 3.500 data RTLH masih dalam proses verifikasi. Pemprov Lampung menargetkan seluruh proses tersebut selesai pada akhir September 2026.
"Pemprov Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem MyPKP dapat segera diselesaikan," ujarnya.
Mirza menargetkan pembangunan fisik RTLH yang masuk dalam program tersebut dapat diselesaikan 100 persen pada Desember 2026.
Pemprov Lampung selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program perumahan berjalan sesuai target ser
