KPPU Dorong Lampung Perkuat Persaingan Usaha dan Hilirisasi

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, M. Fanshurullah Asa, di Mahan Agung, Jumat (18/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan persaingan usaha, peningkatan Indeks Persaingan Usaha (IPU), serta pengembangan investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan Lampung.

Fanshurullah mengatakan, KPPU berencana menyosialisasikan sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut dia, daftar periksa tersebut disiapkan untuk membantu pemerintah daerah memastikan setiap peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Jadi sebenarnya kita mau memberikan masukan ketika Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota membuat peraturan, supaya dari awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin," ujar Fanshurullah.

Dalam audiensi itu, Fanshurullah juga menyampaikan perkembangan IPU Provinsi Lampung. Berdasarkan data KPPU, IPU Lampung pada 2025 mencapai 5,04, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 4,98.

Capaian tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,01.

Fanshurullah berharap peningkatan IPU Lampung dapat terus dipertahankan melalui dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam pelaksanaan survei yang melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha.

"Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus," katanya.

Ia menambahkan, penguatan persaingan usaha perlu diikuti dengan pengembangan potensi ekonomi daerah. Lampung dinilai memiliki peluang untuk menarik investasi pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui pengembangan industri hilir.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut KPPU sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam membangun ekosistem dunia usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

"KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain," ujar Mirza.

Gubernur menjelaskan, sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Karena itu, pemerintah provinsi akan mengarahkan pembangunan ekonomi pada pengembangan hilirisasi berbagai komoditas pertanian.

Menurutnya, komoditas pertanian yang dihasilkan Lampung masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui industri pengolahan sehingga menghasilkan nilai tambah.

"Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita," jelasnya.

Mirza menegaskan, peningkatan daya saing daerah menjadi faktor penting dalam menarik investasi, terutama untuk pengembangan industri hilir.

"Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi," tegasnya.

Ia mengatakan, hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara sektor hulu dan hilir. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok, menyerap hasil produksi petani, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, posisi geografis Lampung yang strategis dan memiliki konektivitas dengan sejumlah wilayah menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan industri dan rantai pasok berbasis komoditas.

"Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi supply chain-nya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi," kata Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, persaingan yang sehat, dan kepentingan masyarakat.

Audiensi KPPU dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong investasi, serta mempercepat hilirisasi sektor unggulan di Lampung.