Lampung Selatan Bahas Penentuan Desa Lokus Stunting 2023

LAMPUNG SELATAN - Lampung Selatan menggelar rapat pembahasan penentuan desa lokus stunting 2023. Rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya menyampaikan data dalam melakukan analisis situasi yang akan di jadikan dasar pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.

“Selain itu penting juga menyamakan persepsi, pentingnya data akurat untuk menentukan desa lokus stunting berikut determinannya, karena pada tahun 2022 ini lokus stunting kita bertambah yang ditandai dengan bertambahnya jumlah lokus desa namun jumlah anaknya tidak bertambah ,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eka Riantinawati, Selasa (19/4/2022).

Sementara, Duta Swasembada Gizi Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto mengatakan, inilah program dari pusat yang diamanahkan untuk sama-sama dilakukan dan bergerak sesuai dengan arahan yang di berikan untuk bersama memaksimalkan seluruh program penuntasan stunting.

“Untuk ditahun 2022 ini, yang dulunya dalam melakukan aksi hanya memiliki 20 indikator dengan 1000 Hari pertama kehidupan (HPK), sekarang menjadi 64 indikator dengan 8000 HPK,” ucapnya.

Winarni meminta OPD wajib memiliki data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penyusunan aksi penanganan stunting karena ini dapat membantu Bappeda dalam pengisian indikator data yang berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, percepatan, penanganan stunting yang lebih efektif dan efisien serta berdampak positif.

“Kita harus menyamakan presepsi, seperti apa yang diinginkan dan yang akan dilakukan untuk mencapai target Zero stunting, pada tahun 2024,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aryan Saruhiyan memaparkan peran kabupaten/kota dalam penuntasan stunting dengan menetapkan tim percepatan penurunan stunting serta merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

“Hal tersebut harus di dukung dengan peningkatan peran camat dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan penurunan stunting di wilayah,” paparnya.

Aryan menambahkan pentingnya mensosialisasikannya kebijakan terkait upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya pada kecamatan dan desa/kelurahan.

Mengakhiri paparan, Aryan mengatakan perlunya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan terkait penurunan stunting dengan melibatkan para multi sektor termasuk non pemerintah dalam membantu percepatan penurunan stunting di Lampung Selatan.