GMNI Desak Pemerintah Serius Atasi Persoalan Agraria di Kepulauan Nias
Master Admin
GUNUNGSITOLI - Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gunungsitoli-Nias, Joko Puryanto Mendrofa menilai pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, kurang perhatian terhadap persoalan agraria yang terjadi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara.
"Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Sejak dahulu Indonesia tumbuh dalam dunia namun kadang hal tersebut seperti diabaikan pemerintah. Khususnya kepulauan Nias dimana 70 % masyarakatnya terus bergelut dalam dunia pertanian," sebut Joko Purwanto, Sabtu (05/09).
Joko menyayangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak pernah punya program dan konsep pertanian.
“Kami menilai pemerintah provinsi Sumut benar-benar tidak ada progres baik pembangunan, maupun pertumbuhan ekonomi. Terbukti sampai saat sama sekali pemerintah provinsi tidak ada tindakan yang responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian diwilayah Sumatera Utara, khususnya di Pulau Nias, " Tutur Joko
Lebih lanjut Joko mengungkapkan, berbagai penguatan sumber daya manusia dalam dunia pertanian serta dalam kegiatan produksi pertanian, pemanfaatan sumber daya pertanian, serta tindakan-tindakan yang membantu masyarakat petani sampai saat ini tidak pernah ada. Sehingga sektor pertanian di wilayah Sumatera Utara tergolong tidak berhasil dan tidak berdaya saing.
"Terus master terhadap pembangunan reforma agraria di tingkatan regional dan khusus daerah sama sekali tidak terarah dan perlu di kaji ulang oleh pusat. Agar penerapannya benar-tidaknya menyentuh rakyat dan tersampaikan di tengah-tengah masyarakat, " terangnya.
Selan itu, para wakil rakyat juga perlu mendorong hal ini, sangat di sayangkan jika proses pertumbuhan ekonomi dalam bidang agraria ini tidak pernah tersentuh di dalam pembahasan anggota DPRD baik tingkat satu maupun di tingkat dua.
"DPRD harus mampu memberikan kebijakan penuh yang mampu mendorong proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian dan juga sekaligus proses pengelolaan yang memang diikutsertakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi, " tegas Joko.
Dirinya berharap peran pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang memerlukan proses kebijakan dalam bentuk terapan langsung di masyarakat.
"Kita berharap peran pemerintah dalam pembangunan sistem ekonomi pertanian yang kita dambakan bersama akan benar-benar terwujud dan mampu di jawab oleh pemerintah terutama dalam menghadapi tantangan zaman ke depan ini yang makin jelas menjadi dilema masyarakat," pungkas Joko.
