Gubernur Lampung Dorong Dapur MBG Libatkan BUMDes, Petani, dan UMKM Lokal

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pengurus Daerah Provinsi Lampung dan DPD kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (22/6/2026).

Pengurus APPMBGI Lampung dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dilantik dan berharap organisasi tersebut dapat berperan aktif mendukung keberhasilan program MBG di Provinsi Lampung.

Menurut Mirza, peningkatan kualitas gizi anak menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Program MBG merupakan salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga dirancang untuk mendorong pemerataan ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan di tingkat desa.

Keberadaan dapur MBG, kata dia, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta berbagai pelaku ekonomi lokal lainnya.

Mirza menilai Lampung menjadi salah satu daerah yang membutuhkan keberlanjutan program MBG mengingat sejumlah indikator pembangunan masih perlu ditingkatkan, termasuk konsumsi protein masyarakat, indeks pembangunan manusia (IPM), dan angka kemiskinan.

Ia menyebut Lampung merupakan salah satu sentra produksi protein nasional melalui komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung. Namun tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain.

“Konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada di lima terbawah secara nasional. Padahal Lampung merupakan daerah penghasil protein,” katanya.

Karena itu, Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, serta pemasok bahan pangan menjalankan program tersebut secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan kualitas makanan, kebersihan dapur, tata kelola keuangan, hingga transparansi pelaksanaan program harus menjadi perhatian utama.

Selain itu, ia mendorong seluruh dapur MBG di Lampung memperkuat kemitraan dengan BUMDes, petani, peternak, dan UMKM setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat desa.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan APPMBGI dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional untuk mendukung standarisasi pelaksanaan MBG dan mengawal implementasi program pemerintah.

Menurutnya, saat ini kepengurusan APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di Indonesia.

“APPMBGI hadir untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Abdul Rivai menjelaskan APPMBGI juga telah membangun MBG Command and Control Center yang berfungsi memantau pelaksanaan program secara real time, termasuk aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, dan rantai pasok bahan baku.

Selain itu, APPMBGI telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan bahan pangan bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan pelaksanaan program MBG harus terus dibenahi agar berjalan lebih profesional dan akuntabel.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk memastikan kualitas makanan dan standar gizi terpenuhi guna mencegah terjadinya persoalan yang dapat merugikan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara konsisten agar tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia dapat tercapai secara optimal.