DPRD Lampung Kawal BBM Subsidi Petani
Komisi IV DPRD Lampung turun tangan memfasilitasi aspirasi petani dan nelayan terkait kebutuhan BBM subsidi di Lampung Tengah. DPRD mendorong percepatan koordinasi dan pemenuhan administrasi agar distribusi BBM tepat sasaran dan tidak menghambat aktivitas produksi masyarakat.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi IV memperkuat perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kebutuhan BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi DPRD Provinsi Lampung, Kamis (21/5/2026), menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), PT Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan kelompok masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas pertanian dan perikanan.
RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri didampingi Wakil Ketua Komisi IV Akhmad Iswan H. Caya dan Sekretaris Komisi IV Muhammad Ghofur, bersama anggota komisi lainnya.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi terkait akses dan distribusi BBM subsidi yang dinilai sangat penting untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pihak terkait dan mendapatkan tindak lanjut yang konkret.
Menurutnya, rapat tersebut menjadi wadah penting untuk mempertemukan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak penyedia energi guna mencari solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi di lapangan.
“DPRD hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar setiap kendala yang muncul dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mukhlis Basri.
Dari hasil pembahasan, seluruh pihak sepakat memperkuat koordinasi dan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan guna memperlancar proses penyaluran BBM subsidi kepada kelompok petani dan nelayan.
Komisi IV DPRD Lampung menilai sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di sejumlah daerah. Karena itu, ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas produksi harus menjadi perhatian bersama.
Selain mendorong perbaikan distribusi BBM subsidi, DPRD juga meminta adanya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, Pertamina, dan kelompok masyarakat agar setiap permasalahan dapat segera ditangani tanpa mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Mukhlis Basri menegaskan, DPRD Lampung akan terus mengawal proses tersebut hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat dengar pendapat ini, DPRD Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra masyarakat dalam memperjuangkan pelayanan publik yang lebih responsif, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan nelayan sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.
