Di Hadapan BPK, Giri Akbar Tegaskan Pengawasan Ketat APBD
Ketua DPRD Lampung A. Giri Akbar menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap pengelolaan APBD saat entry meeting BPK RI. DPRD siap kawal transparansi dan tindak lanjut audit hingga tuntas.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menegaskan komitmen kuat lembaganya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah secara ketat dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Giri Akbar bahkan dipercaya mewakili pimpinan DPRD se-Wilayah V Sumatera dan Jawa untuk menyampaikan sikap resmi lembaga legislatif daerah.
Ia menegaskan, DPRD tidak hanya menjadi mitra pemerintah daerah, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK, sekaligus memastikan pemerintah daerah kooperatif dalam penyediaan data selama audit berlangsung,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen krusial untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Giri juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai indikator utama tata kelola keuangan yang sehat.
“WTP penting, tapi yang lebih utama adalah perbaikan sistem dan kepatuhan. Itu yang akan kami kawal,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Lampung berkomitmen mengawal tindak lanjut hasil temuan audit BPK agar tidak berhenti pada laporan, melainkan benar-benar ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Giri Akbar hadir bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Entry meeting ini dipimpin Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta pimpinan DPRD dari berbagai wilayah.
Melalui forum ini, DPRD Lampung menegaskan posisinya sebagai pengawas aktif yang tidak hanya menilai, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi audit benar-benar dijalankan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
