DPRD Lampung Pastikan APBD 2026 Tepat Sasaran

BANDAR LAMPUNG — Komisi II DPRD Provinsi Lampung memperketat fungsi pengawasan terhadap perencanaan anggaran daerah dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (20/4/2026).

Langkah ini menjadi sinyal tegas DPRD Lampung dalam mengawal pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa RDP bukan sekadar forum formalitas, melainkan instrumen penting untuk menguji kualitas program OPD sebelum dianggarkan.

“DPRD ingin memastikan setiap program benar-benar berdampak pada masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil di daerah,” ujarnya.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi internal Komisi II yang menilai perlunya pendalaman terhadap program kerja OPD. DPRD menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan eksekutif dan prioritas pembangunan daerah.

Sejumlah OPD strategis yang menjadi mitra kerja Komisi II turut dipanggil dalam forum tersebut, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Dalam forum itu, DPRD juga mengingatkan agar seluruh pimpinan OPD hadir langsung tanpa diwakilkan serta membawa data dan paparan yang komprehensif. Hal ini dinilai penting untuk memastikan proses pembahasan berjalan efektif dan transparan.

Komisi II menegaskan, penguatan fungsi pengawasan ini bertujuan mencegah potensi program yang tidak tepat sasaran sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah lebih akuntabel.

DPRD Lampung berharap, melalui langkah ini, pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.