DPRD Lampung Tekan Arah Pembangunan 2027

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menegaskan perannya dalam menekan arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya sektor infrastruktur dasar.

Penegasan itu disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 yang digelar di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan sebanyak 483 usulan masyarakat telah dihimpun dan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan tahun mendatang.

Menurutnya, mayoritas aspirasi mengarah pada persoalan klasik yang belum tuntas, seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau akibat lemahnya sistem irigasi.

“Masalah utama ada pada pengelolaan air. Ini harus ditangani secara terintegrasi agar berdampak langsung pada produktivitas pertanian,” tegasnya.

DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga sebagai kunci penguatan ketahanan pangan daerah.

Dalam forum tersebut, DPRD menempatkan diri tidak hanya sebagai lembaga legislasi, tetapi juga sebagai pengawas arah pembangunan agar kebijakan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

Musrenbang dinilai menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah, termasuk fokus pada ketahanan pangan, energi, peningkatan kualitas SDM, hingga pengentasan kemiskinan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sehingga dukungan infrastruktur menjadi faktor penentu.

Kehadiran DPRD dalam forum ini sekaligus mempertegas fungsi pengawasan terhadap perencanaan hingga implementasi pembangunan, agar kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.