DPRD Soroti Kuota SMP Negeri Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG — Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti persoalan daya tampung SMP Negeri yang dinilai belum merata menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Asroni saat hearing persiapan PPDB/SPMB bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di ruang Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (18/5/2026).

“Kami Komisi IV hari ini rapat terkait persiapan SPMB di Kota Bandar Lampung yang sebentar lagi akan dilaksanakan sekitar pertengahan Juni. Tadi juga hadir Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung,” kata Asroni.

Menurutnya, DPRD selama ini menerima banyak keluhan masyarakat terkait penerimaan siswa baru, khususnya pada jenjang SMP Negeri. Salah satu persoalan utama ialah keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri favorit di kawasan padat penduduk maupun daerah pinggiran.

Beberapa sekolah yang disebut kerap menjadi sasaran utama masyarakat di antaranya SMPN 14 Kemiling, SMPN 29 Way Halim, hingga sejumlah SMP Negeri di wilayah Panjang.

“Keluhan masyarakat terkait daya tampung sekolah SMP di Bandar Lampung ini memang belum merata. Ada sekolah yang penuh sementara ada yang kekurangan siswa,” ujarnya.

Asroni menjelaskan kondisi tersebut membuat banyak siswa tidak diterima di sekolah terdekat karena keterbatasan kuota rombongan belajar.

Ia mencontohkan warga di wilayah Kedawung yang sebagian besar hanya memiliki akses dekat ke SMPN 14 Kemiling.

“Ketika daftar di SMP 14 ternyata tidak diterima karena penuh. Akhirnya mereka diarahkan ke sekolah lain yang jaraknya cukup jauh,” jelasnya.

Menurut dia, persoalan serupa juga terjadi di wilayah Tanjung Senang dan Way Halim. SMPN 29 yang berada di sekitar SMA 5 Korpri menjadi rebutan masyarakat dari berbagai kelurahan karena berada di kawasan padat penduduk.

Asroni menilai pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas pendidikan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit.

“Jangan semua berharap masuk ke sekolah itu semua. Apakah fasilitas sekolahnya berbeda dengan sekolah lain, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Selain persoalan daya tampung, Komisi IV DPRD juga menyoroti kondisi sekolah negeri yang kini tidak lagi diperbolehkan menarik uang komite, sementara dukungan anggaran pengganti belum sepenuhnya terealisasi.

Asroni menyebut bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang telah dianggarkan hingga kini belum seluruhnya tersalurkan ke sekolah-sekolah.

“Kemarin kita sudah anggarkan Bosda, tetapi sampai hari ini belum terdistribusi. Kepala sekolah hanya mengandalkan dana BOS dari pusat untuk kegiatan belajar mengajar,” ungkapnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung segera mempercepat pencairan Bosda agar operasional sekolah tidak terganggu.

Dalam hearing tersebut juga dipaparkan data lulusan tahun ini. Jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan ke SMP diperkirakan mencapai sekitar 14.568 siswa, sedangkan lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SMA sekitar 14.907 siswa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Nur Ramdhan, memastikan masyarakat dapat ikut mengawasi proses SPMB agar berjalan transparan.

“Kita berharap tidak ada masalah, karena secara teknis dewan dan masyarakat bisa mengawal agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Nur Ramdhan.

Ia menambahkan penentuan kuota penerimaan siswa saat ini semakin ketat karena diatur langsung oleh kementerian sehingga tidak memungkinkan adanya penambahan kuota di luar ketentuan yang berlaku.