Jihan Sentil Dapur MBG Asal Masak
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pengelola dapur MBG wajib profesional dan higienis. Ia mengingatkan anggaran besar program Makan Bergizi Gratis adalah mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Sekber 3 Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers pun mendesak evaluasi ketat terhadap SPPG dan KPPG Lampung yang dinilai masih lalai dalam pengawasan dapur MBG.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG-Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti pentingnya profesionalisme dan komitmen moral pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan anggaran besar yang digelontorkan pemerintah dalam program tersebut merupakan amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara mutlak.
Pernyataan itu disampaikan Jihan saat menjadi narasumber utama dalam talkshow bertajuk “SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) di Ballroom Radisson Hotel Lampung Kedaton, Selasa (19/5/2026).
Menurut Jihan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang wajib dimiliki dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan sekadar formalitas administrasi. Sertifikat tersebut menjadi jaminan bahwa pengelolaan makanan dilakukan secara bersih, sehat, dan sesuai standar keamanan pangan.
Ia mengingatkan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi membuat makanan rentan terkontaminasi bakteri dan mikroba.
“Kondisi demikian terkait erat dengan keberadaan bakteri atau mikroba makanan yang akan sangat cepat berkembang biak pada rentang suhu biologis 6°C hingga 70°C. Situasi ini yang kerap memicu kasus keracunan pangan,” ujar Jihan.
Karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan rutin dan ketat, mulai dari audit gizi hingga pemeriksaan berkala kandungan bakteri E. coli di dapur-dapur MBG.
Pernyataan Wagub Lampung itu mendapat respons positif dari Komisioner Sekretariat Bersama (Sekber) 3 Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers, Ahmad Novriwan. Ia menilai persoalan higienitas dapur MBG tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesehatan penerima manfaat.
“Buat apa komposisi menunya mengandung gizi kalau pengelolaannya tidak higienis. Tentu sia-sia, bahkan bisa berpotensi menjadi racun bila berlangsung terus-menerus,” tegasnya.
Sementara itu, Komisioner Sekber lainnya, Donny, berharap arahan Jihan tidak berhenti sebatas forum diskusi. Ia meminta seluruh anggota GAPEMBI benar-benar menerapkan standar pengelolaan dapur sesuai petunjuk teknis MBG.
“Tidak ada alasan bagi SPPG untuk lalai karena seluruh operasional sudah dibiayai negara melalui anggaran besar MBG,” katanya.
Senada, Hendri Std menilai pernyataan Jihan merupakan kritik keras terhadap kondisi pengelolaan dapur MBG di Lampung yang dinilai masih semrawut.
Menurut Hendri, masih banyak dapur MBG yang belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi namun tetap diperbolehkan memasak dan mendistribusikan makanan kepada pelajar.
Ia juga menyoroti kinerja KPPG Lampung yang dianggap belum optimal dalam melakukan pengawasan.
“Hendaknya KPPG, Satgas MBG Pemprov Lampung, serta para pengusaha dapur MBG duduk bersama dan menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib mematuhi juknis. Siapa yang melanggar harus diberi sanksi,” ujarnya.
