Apresiasi Program BST, Akademisi Hary Efendy: Data Penerima Harus Lebih Valid
Master Admin
PADANG – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rantau (AMPERA) Sumatera Barat menggelar bincang sore membahas program bantuan sosial tunai (BST) di masa pandemi COVID-19.
Acara yang diselenggarakan di kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Padang, Selasa (23/02) lalu mengangkat tema "Program BST Pulihkan Ekonomi Indonesia".
Tanggapan dan kritik dari pengamat hingga tokoh masyarakat terkait masalah klasik yang sering terjadi pada program tersebut menjadi bahasan hangat.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sumatra Barat Suyanto mengatakan, BST diberikan ke masyarakat karena akibat dari pandemi COVID-19 yang melemahkan ekonomi. Hal tersebut telah disepakati oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengalokasikan anggaran berupa bantuan tunai yang akan diserahkan kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak secara finansial akibat pandemi COVID-19,” kata Suyanto.
Selanjutnya, kata dia, pada 2020 Pemprov Sumatra Barat telah mengalokasikan dana anggaran sebanyak Rp215 miliar untuk alokasi bansos.
Sartono, Kepala Kantor Pos Cabang Padang menambahkan terdapat tiga macam bantuan sosial yang akan dialokasikan nantinya yaitu bansos dari Kota Padang, selanjutnya pemprov sumbar hingga BST Kemensos dari pusat juga memberikan bantuan.
"Karena situasi berstatus pandemi, maka bantuan tersebut perlu dihantarkan melalui door to door. Intruksi tersebut merupakan arahan dari pemerintah Kota Padang. Kami selaku penyedia jasa hantar barang menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan dana BST kepada masyarakat khusus daerah Kota Padang" ujarnya.
Harry Efendy Iskandar selaku akademisi memberi apresiasi kepada semua pihak yang terlibat terhadap jalannya program BST tersebut. Namun ia juga mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut. Ia menginginkan agar data-data masyarakat yang terdampak betul-betul terdaftar sebagai penerima bansos.
"Sebenarnya kita tidak perlu sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang masih belum terdaftar yang seharusnya pantas menerima bantuan sosial tersebut. Karena banyak problem teknis atau ketidak tahuan yang membuat mereka jadi tidak terbantu," katanya.
Ia menambahkan masalah tersebut merupakan problem klasik yang hingga saat ini masih ada. Masalah tersebut diantaranya bantuan tidak tepat sasaran, data kependudukan ganda, meninggal dunia, meningkatnya angka kemiskinan hingga masyarakat yang tidak mengurus surat keterangan pindah.
Senada juga disampaikan oleh Agus selaku pengamat yang menyampaikan bahwa terdapat banyaknya bantuan tidak tepat sasaran di daerah. Ia menyarankan kepada pihat bersangkutan untuk selalu memastikan data dan mengevaluasi masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan. Pengawasan tersebut sarannya sampai ke tingkat desa.
