Aktivis 98 Indonesia Desak Reshuffle Kabinet dan Revisi Kebijakan Pajak
REDAKSI
YOGYAKARTA-Aktivis 98 Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan visi Indonesia Emas berjalan tanpa dominasi oligarki.
Seruan ini disampaikan usai kegiatan retreat dan konsolidasi nasional yang digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Aktivis 98 dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.
Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara.
“Kami menegaskan reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan,” ujar M. Surya, perwakilan Presidium dari Bandung.
Mereka juga mengkritisi kebijakan insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut mereka, pemberian insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih.
“Beban fiskal terbesar harus dipikul pihak yang memiliki kemampuan lebih, bukan rakyat kebanyakan,” tegas Anton, perwakilan Presidium dari Jakarta.
Terkait Danantara, Aktivis 98 menuntut agar pengelolaan super holding BUMN itu transparan dan diawasi secara independen oleh publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi. Mereka menolak jika aset negara tersebut dijadikan alat monopoli segelintir elit politik atau bisnis.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya reformasi politik melalui revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. Beberapa poin yang mereka dorong antara lain:
- Perlindungan hak politik rakyat untuk mendirikan partai tanpa dominasi partai besar.
- Parliamentary threshold dan presidential threshold pada Pemilu 2029 ditetapkan 0 persen.
- Pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai Putusan MK No. 135.
- Pilkada langsung oleh rakyat.
- Verifikasi partai politik diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia Emas adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik elit,” kata Deni Kurniawan, Presidium dari Lampung.
Adapun tuntutan resmi Aktivis 98 Indonesia adalah:
1. Mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.
2. Mengkaji ulang kebijakan insentif pajak yang membebani rakyat.
3. Memastikan Danantara untuk kepentingan publik, bukan elit.
4. Mendorong reformasi UU politik yang demokratis.
