849 Ribu Hektare Lahan Disiapkan untuk Energi
Pemerintah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan eks HGU dan HGB untuk mempercepat proyek energi nasional, termasuk pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt.
REDAKSI
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sekitar 849 ribu hektare lahan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, lahan tersebut berasal dari potensi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang masa berlakunya.
“Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari HGU dan HGB yang tidak diperpanjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi,” kata Nusron dalam Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Nusron, dari total potensi tersebut, wilayah Pulau Jawa diperkirakan memiliki ketersediaan lahan sekitar 50 ribu hingga 60 ribu hektare. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih melakukan pemetaan dan identifikasi lokasi yang dapat dimanfaatkan.
Selain menyiapkan lahan, kementerian juga akan mempercepat proses perizinan melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pengurusan izin lainnya.
Nusron bahkan mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema Proyek Strategis Nasional sehingga proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan dapat dipercepat.
Dalam rapat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurut Bahlil, percepatan pengembangan energi menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi agar Indonesia semakin mandiri,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah menteri serta kepala lembaga kabinet, termasuk Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana yang mendampingi Menteri ATR/BPN.
