100 Advokat Siap Bela Gubernur Banten

SERANG – Banyak pihak yang keberatan terhadap SK Gubernur Banten tentang Penunjukan BJB sebagai lokasi penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Ika Untirta) Asep Abdullah Busro mengimbau, kepada para pihak yang keberatan tersebut agar tidak membuat kegaduhan, memprovokasi masyarakat atau mempolitisasi kebijakan Gubernur Banten menjadi komoditas politik.

“Apalagi dalam situasi Ramadan dan situasi KLB. Pemprov Banten bersama masyarakat  sedang fokus melakukan penanganan menghadapi COVID-19,  terlebih faktanya penunjukan BJB sebagai lokasi RKUD oleh Gubernur sudah tepat secara hukum dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Asep, Rabu (06/05).

Terkait  penandatangan Letter of Intens (Loi) oleh Gubernur Banten dalam hal kerjasama Penggabungan (Merger) Bank Banten dengan BJB yang selanjutnya dibentuk Tim Kerjasama diketuai oleh Ketua OJK dan beranggotakan Gubernur Banten, Gubernur Jabar, Direksi Bank Banten dan Direksi BJB, Asep mengatakan, itu adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum baik lingkup UU Perbankan seperti UU OJK, UU BI dan UU PT maupun Perpu No.1 Tahun 2020 tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bahkan Rapat pengambilan keputusan merger tersebut juga turut dihadiri oleh Presiden dan Mendagri, sehingga langkah merger tersebut merupakan keputusan bersama yang sudah dikaji, dikordinasikan dan dikonsultasikan dengan seluruh pihak  dalam  upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten.

"Saya meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim agar tetap konsisten dengan kebijakannya yang bertujuan menyelamatkan uang Pemprov Banten sehingga pengelolaan keuangan daerah serta seluruh program  pembangunan, pembayaran gaji pegawai, Program penanganan COVID-19 dan pendistribusian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Banten yang terkena dampak ekonomi akibat Pendemi COVID-19 bisa terealisasi dan terlaksana dengan baik,” ujar Asep Abdulloh Busro.

Berkaitan adanya ancaman dari sejumlah pihak yang akan mengajukan gugatan PTUN terhadap SK Gubernur Banten tersebut, Asep meminta Wahidin Halim tidak perlu khawatir karena 100 Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Gubernur Banten siap turun untuk membela dan mendukung Gubernur Banten  dalam menghadapi Gugatan PTUN dari para pihak tersebut.

“Langkah ini dilakukan karena melihat progress signifikan pembenahan dan pembangunan Banten dalam kepemimpinan Pak Wahidin Halim selaku Gubernur Banten, antara lain penataan Kawasan Banten lama dan diperolehnya predikat laporan keuangan WTP selama 4 tahun berturut-turut dari BPK RI adalah pencapaian luar biasa yang membuktikan bahwa Gubernur & Pemprov Banten telah sukses dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah,” kata dia.

“Saya menyarankan agar Gubernur Banten beserta jajarannya tetap fokus bekerja membangun banten dan  merealisasikan program-program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah Banten,” pungkasnya.