Proyek Mangkrak Lampung Tengah, DPRD: PPK Harus Tanggungjawab
Master Admin
LAMPUNG TENGAH - Komisi lll DPRD menilai, Bagian Perencanaan Pembangunan, dan Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Lampung Tengah harus bertanggungjawab terkait mangkraknya pembangunan ruang terbuka publik senilai Rp2,6 Miliar.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi lll dari fraksi PDIP DPRD Lampung Tengah, M.Hakki menanggapi pemberitaan terkait pembangunan ruang terbuka publik dan beberapa proyek pembangunan besar di Lampung Tengah yang hingga saat ini mangkrak dan tidak jelas kelanjutannya.
"Ini akibat dari proses awal pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang, dan tidak profesional dalam menggelar kegiatan itu. Tetapi dalam hal ini, yang bertanggungjawab adalah pihak PPK sebagai pejabat yang membuat komitmen dalam pembangunan itu sendiri," tegas Hakki, kepada monologis.id, Jumat (31/12).
Hakki juga meminta hal itu harus di laporkan ke pihak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejati Lampung agar ada proses terkait pembangunan di Lampung Tengah sehingga kedepan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, aturan, dan UU yang berlaku.
"Dalam hal inikan nanti semua pihak yang terlibat dalam hal ini akan di panggil, baik itu dinas terkait, kontraktor, dan PPK nya," ujarnya.
Contoh lainnya, masih menurut Hakki adalah, pembangunan Taman Hutan Kota yang mulai di bangun pada 2020 lalu, hingga kini mangkrak tidak jelas, dengan anggaran yang di gelontorkan begitu besar.
"Bagaimana pembangunan itu bisa terealisasi secara optimal sesuai dengan anggaran, sementara sebelum proyek itu di gelar, anggaran itu sudah lebih dulu menguap kemana-mana, seperti dugaan setoran fee, dana pelicin untuk panitia, dan banyak lainnya," beber Hakki.
“Sementarakan ada bagian PPK di Dinas yang menggelar kegiatan pembangunan itu, dalam hal ini apa tanggapan, dan tanggungjawab mereka terkait mangkraknya pembangunan itu, saat inikan kita sedang berbenah untuk kebaikan, dan kemajuan Lampung Tengah kedepan," ungkapnya.
