Pemprov Lampung Ajak Masyarakat Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.

Data yang lengkap dan akurat dinilai penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan, data memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, semangat persatuan yang dahulu diwujudkan melalui Sumpah Pemuda kini juga dapat diperkuat melalui kesadaran bersama mengenai pentingnya data.

"Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data," ujarnya.

Gubernur menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih lengkap.

Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan data yang mampu menggambarkan kondisi perekonomian secara nyata, termasuk aktivitas ekonomi digital yang semakin berkembang.

"Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur," katanya.

Ia mengibaratkan data seperti informasi yang diberikan pasien kepada dokter. Menurutnya, informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat menyebabkan diagnosis dan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat.

"Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat," jelasnya.

Gubernur juga meminta tokoh masyarakat dan pengurus FPK yang mewakili berbagai suku dan etnis di Lampung ikut mengajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus.

"Bapak dan Ibu adalah kelompok referensi. Mari gelorakan kepada masyarakat bahwa sensus yang sukses akan menghasilkan data yang lengkap, sehingga kita bisa memproyeksikan ekonomi kita dan menentukan kebijakan yang lebih tepat," katanya.

Lampung Raih Peringkat Pertama

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung telah menunjukkan capaian positif.

Pada tahap pertama, Provinsi Lampung disebut menempati peringkat pertama secara nasional. Namun, capaian tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya.

Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melakukan pendataan di berbagai wilayah Lampung. Petugas menyasar pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga aktivitas usaha yang dilakukan dari rumah.

Ahmadriswan mengatakan tantangan utama sensus bukan hanya persoalan anggaran, metodologi, maupun teknologi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.

"Ketika tokoh masyarakat mengajak komunitasnya mendukung sensus, menyampaikan bahwa data BPS aman, dan mengajak masyarakat menerima petugas, maka kepercayaan itu akan tumbuh," ujarnya.

Ia menjelaskan, data Sensus Ekonomi dibutuhkan untuk memperoleh gambaran struktur perekonomian hingga wilayah yang lebih rinci.

Menurutnya, data ekonomi pada tingkat kabupaten/kota masih banyak menggunakan pendekatan survei sehingga belum sepenuhnya menggambarkan struktur ekonomi hingga tingkat kecamatan.

"Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap. Melalui Sensus Ekonomi inilah kita berupaya mendapatkan data tersebut," jelasnya.

Ahmadriswan juga menegaskan data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.

Ia mengatakan pendataan juga dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Masyarakat dengan aktivitas padat dapat memanfaatkan mekanisme pendataan mandiri yang disediakan BPS.

"Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah. Kalau ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan," tegasnya.

FPK Diminta Jadi Penggerak

Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, FPK memiliki posisi strategis sebagai wadah komunikasi berbagai kelompok etnis dan suku di Lampung sehingga dapat membantu BPS menjangkau masyarakat.

Darussalam mengajak seluruh anggota FPK memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.

"Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria, mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.

Ia menyebut capaian pelaksanaan sensus di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen. Dukungan pemerintah daerah, FPK, Kesbangpol, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan capaian tersebut.

"Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, BPS, FPK, dan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan di Lampung.