Pemkab Lampung Tengah Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI
DENI FERNANDO
LAMPUNG TENGAH-Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi sebagai langkah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Acara ini berlangsung di ruang Dubing Kantor Bupati Lampung Tengah dan dihadiri oleh Pj. Bupati Lampung Tengah, Bobby Irawan, bersama jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (16-10-2024)
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatgas Korsup KPK RI Untung Wicaksono, PIC Korsup KPK RI wilayah Ardiansyah Putra, PIC Korsup KPK RI wilayah Rusfian, PIC Satgas Penindakan KPK RI Kuswanto, serta Anggota Tim Koordinasi Supervisi KPK RI Yuni Komalasari beserta jajarannya.
Selain itu, turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Lampung Tengah Kusuma Riyadi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, para Asisten Daerah, Kepala Bagian, serta para Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bobby Irawan menyampaikan apresiasinya kepada KPK RI atas kunjungannya ke Lampung Tengah untuk memantau pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Di sinilah pentingnya peran kita semua, baik sebagai bagian dari pemerintahan, lembaga publik, maupun sebagai warga negara, untuk bersama-sama membumikan nilai-nilai antikorupsi. Semangat ini harus terus kita tanamkan agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Bobby.
Rapat ini dilanjutkan dengan pengarahan dan pembekalan langsung dari tim KPK RI kepada seluruh perangkat daerah yang hadir. Pembekalan tersebut mencakup strategi penguatan pengawasan, implementasi program antikorupsi, serta upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan Pemkab Lampung Tengah dapat semakin memperkuat komitmen dan kerja sama dalam pemberantasan korupsi, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dapat terwujud.
