Mirza Warning Harga Pangan Lampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti kenaikan inflasi daerah yang mencapai 0,55 persen pada Mei 2026. Pemprov diminta fokus menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi dampak El Nino.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026) kemarin.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan ada tiga sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, sektor infrastruktur dan pendidikan mulai menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada pengendalian harga yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen atau meningkat dibanding bulan sebelumnya.
Mirza mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak hanya berpatokan pada angka statistik.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi di antaranya minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan stok, kestabilan harga, dan kelancaran distribusi di pasar.
Selain itu, Pemprov Lampung juga mulai menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi fenomena El Nino pada triwulan III 2026 yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pangan dan stabilitas harga.
Gubernur meminta seluruh OPD segera menyusun strategi yang terukur dan bisa dieksekusi cepat, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi.
Beberapa langkah konkret yang disiapkan meliputi operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan kerja sama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, bantuan transportasi dari APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung distribusi komoditas.
Ke depan, setiap OPD juga diminta menyiapkan rencana mitigasi yang lebih terstruktur agar pengendalian inflasi berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
