Dugaan Korupsi Jasa Konsultasi Konstruksi Inspektorat Lampung Utara Masuk Tahap Penyidikan

LAMPUNG UTARA -Inspektorat Lampung Utara teridikasi melakukan korupsi terhadap jasa konsultasi pekerjaan insfrastruktur Dinas PUPR 2018 dengan nilai paket pekerjaan lebih dari Rp1,2 Miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara, M. Farid Rumdana membenarkan hal tersebut bahkan status pemeriksaan telah masuk dalam tahap penyidikan.

"Iya benar setidaknya ada 13 pegawai inspektorat telah kita periksa dan sudah tahap penyidikan berdasarkan rekomendasi BPK RI dalam kegiatan konstruksi tahun 2018 dengan nilai anggaran 1,2 Miliar rupiah," jelas M. Farid Rumdana.

Menanggapi hal tersebut Inspektur khusus Inspektorat Lampung Utara, M. Ridho mengaku belum dapat berkomentar terkait hal itu.

"Maaf bang, belum bisa berkomentar terkait itu," pungkas Ridho, Jumat (21/07/2023).

Berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun anggaran 2021 diketahui bahwa Pemkab Lampung Utara menganggarkan belanja modal sebesar Rp257.155.728.741 dan terealisasi hanya 45,38 persen atau setara dengan Rp116.686.232.476 namun tidak difokuskan pada pembangunan insfrastruk melainkan 37 Miliar lebih digunakan untuk melakukan pembayaran atas sengketa pekerjaan tahun 2018 silam melalui Dinas PUPR Lampung Utara.

Sebagai tindaklanjut hal diatas, Inspektorat Lampung Utara  bekerjasama dengan pihak LPTS UBL melakukan audit terhadap ratusan paket insfrastruktur tahun 2018 itu. Diantaranya 94 paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran hampir mencapai 100 Miliar namun hanya dilakukan audit pada 50 paket pekerjaan saja ditahun 2021.

Diduga dalam audit paket pekerjaan audit tersebut yang diklaim bekerjasama dengan tim ahli pengujian tehnik sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung terdapat sejumlah permasalahan pasalnya nilai kontrak tim inspektorat tahun 2021 dengan anggaran Rp607.250.000 tidak sepenuhnya dikerjakan pada tahun tersebut.

Selanjutnya dalam hasil audit BPK RI tahun 2021 juga disebutkan dari 94 paket pekerjaan audit tersebut hanya 50 paket yang terealisasi pada pekerjaan jalan dan irigasi.

Ditahun 2022 melalui APBD murni perubahan dari nilai awal pekerjaan konsultan audit Rp 500.000.000 terjadi perubahan menjadi Rp 620.460.000 untuk audit 44 paket pekerjaan jalan, irigasi, jembatan dan Fasum dan sumur bor dengan kekurangan pengujian itu (audit) dianggarkan pada pergeseran anggaran tahun 2022.

Menurut pantauan di tim dari Kejari melakukan sejumlah penggeledahan di Inspektorat Lampung Utara namun belum bisa dimintai keterangan.

"Masih pengumpulan bahan dan pemeriksaan berkas kami bang, masih dilokasi (kantor inspektorat)" pungkas Guntor J. Selaku Kasi Intel Kajari.

Berdasarkan pantauan dilapangan sebelumnya tim jaksa yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Muhammad Azhari Tanjung melakukan sejumlah pemeriksaan sejumlah ruangan.

Selain ruangan inspektur, bagian  kesekretariatan juga digeledah dengan mempersilakan para pegawai di ruangan itu untuk meninggalkan tempat jika memang ingin pergi.