DPRD Soroti Klaim Sukses Lampung: Kemiskinan Turun, PR Belum Tuntas
DPRD Lampung menyoroti klaim capaian pembangunan Pemprov, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan kemiskinan, namun mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan akan memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah meski sejumlah capaian pembangunan diklaim mengalami peningkatan.
Dalam Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-62 Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Jihan Nurlela memaparkan berbagai indikator positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi 5,28 persen hingga penurunan angka kemiskinan menjadi 9,66 persen.
Namun, DPRD menilai capaian tersebut harus dikawal ketat agar berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi pengawasan harus diperkuat agar program benar-benar tepat sasaran,” ujar salah satu anggota dewan dalam forum tersebut.
Selain itu, DPRD juga menyoroti sejumlah program strategis Pemprov, seperti penguatan ekonomi desa melalui “Desaku Maju”, pembangunan infrastruktur jalan, hingga sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pertanian, program pembangunan bed dryer dan distribusi pupuk hayati dinilai perlu pengawasan berkelanjutan agar mampu meningkatkan produktivitas petani secara signifikan.
Sementara di bidang infrastruktur, DPRD mendorong agar pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan pemerataan antarwilayah.
DPRD juga menyoroti program pendidikan seperti penghapusan uang komite dan kelas vokasi luar negeri agar benar-benar mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Di sisi lain, legislatif mengingatkan bahwa berbagai capaian, termasuk predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai BB, harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten.
Pemprov Lampung sendiri mengklaim berbagai program nasional telah berjalan optimal, termasuk pengembangan layanan gizi dan pendidikan, yang berdampak pada jutaan penerima manfaat.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan masih besar, mulai dari ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, hingga kesiapan menghadapi target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Momentum HUT ke-62 Lampung, menurut DPRD, harus menjadi titik evaluasi bersama, bukan sekadar seremoni, agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
