Ketua DPRD Lampung Ikut Retret Elit Nasional
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengikuti retret nasional bersama ratusan pimpinan DPRD se-Indonesia di Akmil Magelang. Agenda ini disebut sebagai langkah strategis menyelaraskan arah kebijakan pusat-daerah menuju Indonesia Emas 2045.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengikuti retret nasional Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 15–19 April 2026.
Kehadiran Giri Akbar bersama ratusan pimpinan DPRD se-Indonesia menandai langkah serius kalangan legislatif daerah dalam memperkuat posisi strategis mereka di tengah tarik-menarik kebijakan pusat dan daerah.
Sebanyak 557 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia ambil bagian dalam agenda ini, terdiri dari 38 Ketua DPRD Provinsi, 93 Ketua DPRD Kota, dan 415 Ketua DPRD Kabupaten. Retret ini menjadi forum konsolidasi nasional yang tidak sekadar seremonial, tetapi diarahkan untuk menyatukan visi politik pembangunan nasional.
Giri Akbar menegaskan, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Retret ini memberi penguatan wawasan kebangsaan sekaligus pemahaman utuh terhadap arah kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan selaras di daerah,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
KPPD 2026 dirancang sebagai ruang penggemblengan bagi pimpinan DPRD, tidak hanya dari sisi kapasitas teknis, tetapi juga integritas dan ketahanan ideologis. Materi yang diberikan mencakup dinamika lingkungan strategis, penguatan jati diri bangsa, hingga peningkatan kewaspadaan nasional.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mendalam terkait visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk agenda besar Asta Cita sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Guna Mendukung Asta Cita”, retret ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD tidak ingin sekadar menjadi pelengkap, tetapi aktor kunci dalam memastikan agenda pembangunan nasional berjalan efektif di daerah.
Keikutsertaan Ketua DPRD Lampung dalam forum ini sekaligus menegaskan komitmen legislatif daerah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, di tengah tuntutan publik terhadap kinerja yang semakin tinggi.
