Daya Beli Naik, Penjualan Kendaraan Melejit

Penjualan kendaraan baru di Lampung melonjak 21 persen pada triwulan I 2026, menandakan daya beli masyarakat menguat dengan total transaksi tembus Rp2,5 triliun.

Daya Beli Naik, Penjualan Kendaraan Melejit
Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG — Indikator konsumsi masyarakat Lampung menunjukkan penguatan signifikan pada triwulan I 2026.

Salah satu sinyal paling mencolok datang dari lonjakan pembelian kendaraan bermotor baru yang meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Data periode Januari–Maret 2026 mencatat penjualan kendaraan baru mencapai 39.817 unit, naik dari 32.858 unit pada periode yang sama tahun 2025. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen secara tahunan.

Tak hanya dari sisi volume, lonjakan ini juga tercermin dari nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan. Total perputaran uang dari pembelian kendaraan bermotor baru di Lampung diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun dalam tiga bulan pertama 2026.

Rinciannya, kendaraan roda dua menyumbang sekitar Rp1,03 triliun, sementara roda empat mendominasi dengan nilai sekitar Rp1,49 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan pendekatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menilai capaian ini sebagai indikator kuat membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.

“Peningkatan ini menunjukkan daya beli masyarakat Lampung terus menguat. Pembelian kendaraan sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, efek domino dari transaksi ini turut menggerakkan sektor lain, mulai dari lembaga pembiayaan, asuransi, dealer, bengkel, hingga industri suku cadang. Selain itu, peningkatan transaksi juga berdampak langsung pada pendapatan daerah melalui pajak kendaraan.

Lonjakan ini sekaligus menjadi penanda bahwa aktivitas ekonomi di Lampung mulai bergerak lebih agresif di awal tahun 2026. Pemerintah daerah pun diharapkan mampu menjaga momentum ini melalui perbaikan layanan publik, kemudahan administrasi, serta penguatan infrastruktur guna mempertahankan optimisme dan daya beli masyarakat.