Arief Poyuono : Danantara Jawaban atas Problem Lama Pengelolaan Uang Negara

Jakarta - Monologis.id. Ketika publik mendengar istilah sovereign wealth fund, holding investasi negara, atau Danantara, respons yang muncul hampir selalu terbelah. Sebagian melihatnya sebagai instrumen strategis untuk mendorong lompatan ekonomi nasional. Namun, sebagian lain menyimpan kecurigaan—jangan-jangan ini hanya “rekening liar versi modern” dengan wajah baru. Hal ini diungkapkan oleh Arief Poyuono yang memiliki latar belakang pekerjaan di BUMN dan sekarang menjabat sebagai Komisaris Pelindo

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sejarah pengelolaan keuangan publik Indonesia pernah diwarnai praktik rekening liar, dana parkir, hingga pengelolaan keuangan di luar sistem resmi negara.

“Pengalaman masa lalu menunjukkan, ketika uang negara keluar dari kontrol formal, hampir selalu muncul dua risiko sekaligus: inefisiensi dan penyalahgunaan,” ujar Arief Poyuono Kepada Media secara tertulis pada Selasa (28/4/2026).

Namun, menurutnya, membaca Danantara semata sebagai potensi masalah adalah pendekatan yang terlalu sempit. Ia menegaskan bahwa persoalan utama di masa lalu bukan keberadaan instrumen di luar APBN, melainkan ketiadaan desain dan pengawasan yang kuat.

“Rekening liar itu lahir dari opacity—tidak tercatat, tidak terkonsolidasi, dan tidak punya arah. Sementara Danantara justru dibentuk dari kebutuhan yang sebaliknya: konsolidasi,” jelas Arief Poyuono Yang Juga Komisaris Pelindo ini.

Fragmentasi Aset Negara
Selama ini, salah satu masalah mendasar dalam pengelolaan ekonomi Indonesia adalah fragmentasi aset negara. Berbagai sumber daya ekonomi—mulai dari BUMN, dana publik, hingga instrumen fiskal—kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi yang terintegrasi.

“Negara kita ini kaya aset, tapi miskin leverage. Banyak yang produktif, tapi tidak dioptimalkan. Banyak dana, tapi pasif,” ungkapnya.

Kondisi ini membuat negara terlihat besar secara nominal, tetapi lemah dalam daya ungkit ekonomi. Di sinilah Danantara dinilai memiliki relevansi strategis.

“Kalau rekening liar dulu memecah kontrol, Danantara berpotensi menyatukan kontrol. Ini bukan pengulangan masalah lama, tapi bisa jadi solusi atas masalah lama yang tidak pernah selesai,” tambahnya.

Dari Pengelola Anggaran ke Pengelola Modal
Selama bertahun-tahun, pembangunan nasional sangat bergantung pada APBN dan utang. Padahal, tantangan ke depan—seperti transisi energi, hilirisasi industri, hingga pembangunan infrastruktur—membutuhkan pembiayaan jangka panjang dalam skala besar.

“APBN tidak cukup. Kita butuh instrumen lain yang mampu mengoptimalkan aset negara. Di situlah sovereign fund seperti Danantara menjadi relevan,” katanya.

Ia mencontohkan negara lain seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia, yang telah lama berperan sebagai investor strategis negara.

“Negara-negara itu tidak hanya mengelola anggaran, tapi juga mengelola modal. Indonesia harus bergerak ke arah sana,” ujarnya.

Risiko Nyata, Tata Kelola Penentu
Meski demikian, kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan tetap menjadi sorotan. Risiko political capture dan intervensi kekuasaan dinilai sebagai tantangan utama.

“Risiko itu nyata. Tapi solusinya bukan menolak instrumennya, melainkan memperkuat governance-nya,” tegasnya.
Ia mengibaratkan instrumen keuangan seperti pisau. “Pisau bisa melukai, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa. Yang menentukan bukan alatnya, tapi bagaimana alat itu digunakan.”

Menurutnya, ada empat prinsip yang harus dijaga agar Danantara tidak menyimpang:

1. Pemisahan tegas antara kepentingan komersial dan politik
2. Transparansi aset dan liabilitas secara real-time
3. Tata kelola berbasis fiduciary duty
4. Audit yang mencakup kepatuhan, nilai, dan risiko

“Kalau ini dijaga, Danantara justru bisa menjadi antitesis dari rekening liar,” katanya.

Konsolidasi sebagai Solusi
Menariknya, ia melihat bahwa konsolidasi yang dilakukan melalui sovereign fund justru bisa menjadi alat untuk mengurangi kebocoran.

“Dulu masalah muncul karena uang tersebar di banyak simpul dengan pengawasan lemah. Konsolidasi membuat kontrol lebih jelas, mandat lebih tegas, dan pengawasan lebih mudah,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai perdebatan publik seharusnya bergeser.
“Bukan lagi soal perlu atau tidak perlu. Tapi bagaimana membuatnya tahan terhadap penyimpangan. Itu debat yang lebih produktif,” ujarnya.

Instrumen Strategis Pembangunan
Lebih jauh, Danantara juga dinilai penting dalam mengatasi persoalan silo antar lembaga negara.
“Selama ini BUMN jalan sendiri, kementerian jalan sendiri. Sovereign fund bisa menjadi orkestrator modal,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, proyek strategis seperti hilirisasi, transisi energi, dan infrastruktur dapat didukung melalui skema investasi, bukan sekadar belanja negara.
“Ini mengubah negara dari regulator pasif menjadi strategic investor. Dan di era sekarang, itu sangat penting,” tambahnya.

Dari Menjaga Kas ke Mengelola Kekayaan
Pada akhirnya, menurutnya, inti persoalan terletak pada perubahan paradigma.

“Selama ini kita fokus menjaga agar uang negara tidak bocor. Itu penting, tapi tidak cukup. Negara juga harus mampu membuat uang itu bekerja,” tegasnya.

Ia menutup dengan penekanan bahwa Danantara bukan tanpa risiko, tetapi juga bukan ancaman yang harus ditolak.

“Kalau governance-nya kuat, ini bisa jadi fase lanjutan reformasi fiskal. Dari sekadar menertibkan belanja, menjadi mengoptimalkan aset negara,” pungkasnya.

Di tengah pro dan kontra, satu hal menjadi jelas: masa depan Danantara tidak ditentukan oleh niat awalnya, melainkan oleh desain dan disiplin dalam pelaksanaannya.