Diduga Kakak Wakil Bupati Tanggamus Ngamuk Karena Proyek, Berujung Penjara di Tengah Lebaran!
Seorang pria yang disebut kakak kandung Wakil Bupati Tanggamus harus mendekam di sel usai diduga membuat kericuhan saat safari Ramadhan. Motif kekecewaan karena tak mendapat proyek mencuat dan memicu sorotan publik.
REDAKSI
TANGGAMUS – Aroma konflik internal kekuasaan mencuat di Kabupaten Tanggamus. Seorang pria bernama Heri, yang disebut sebagai kakak kandung Wakil Bupati, harus merayakan Lebaran di balik jeruji besi setelah diduga mengamuk dalam sebuah acara politik.
Peristiwa itu terjadi saat kegiatan safari Ramadhan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Gisting beberapa waktu lalu. Heri diduga membuat kericuhan di tengah acara, hingga akhirnya diamankan aparat dan kini ditahan di Mapolres Tanggamus.
Namun di balik insiden tersebut, muncul dugaan motif yang lebih dalam. Berdasarkan penelusuran, aksi Heri disebut dipicu kekecewaan karena tak kunjung mendapatkan proyek atau pekerjaan, meski sebelumnya disebut ikut berjuang dalam pemenangan Pilkada.
Kekecewaan itu bahkan diungkap oleh rekan dekat pelaku.
“Jangankan kue manis, ampas pun tidak dirasakan. Janji ada, tapi realisasi tidak ada,” ujarnya.
Narasi ini memunculkan kesan adanya harapan balas jasa politik yang berujung kekecewaan. Situasi tersebut kini menjadi sorotan, karena menyeret nama lingkaran kekuasaan di daerah.
Ironisnya, saat gema takbir Idul Fitri berkumandang, Heri justru harus mendekam di dalam sel tahanan. Di sisi lain, keluarga yang ditinggalkan disebut mengalami tekanan berat. Istri dan anaknya dikabarkan terpukul karena kehilangan sosok kepala keluarga.
Kasus ini tak hanya soal kericuhan semata, tetapi juga membuka ruang pertanyaan publik tentang praktik relasi kekuasaan, janji politik, hingga dugaan ketimpangan akses terhadap proyek di daerah.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai hubungan keluarga maupun dugaan motif di balik insiden tersebut. Namun, tekanan publik dipastikan akan terus menguat, seiring berkembangnya isu sensitif yang menyentuh lingkar kekuasaan lokal.
