Dana BOSP Tertahan, Sekolah di Tulang Bawang Tertekan Operasional
REDAKSI
Tulang Bawang — Monologis.id. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang menuai sorotan setelah penundaan pencairan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) hingga akhir April 2026. Penundaan ini terjadi meskipun dana disebut telah ditransfer oleh Kementerian Pendidikan sejak akhir Januari 2026 langsung ke rekening sekolah.
Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut menghambat operasional pendidikan di tingkat sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total dana BOSP semester pertama (Januari–Juni 2026), pihak dinas hanya merekomendasikan pencairan sebesar 20 persen atau setara kebutuhan bulan Januari hingga Februari. Ketua Yayasan Ashsyifa Nurhikmah Lampung, Wahyu Nurhikmah, mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan petunjuk teknis yang berlaku.
“Jika merujuk pada Juknis BOS Tahun 2026, dana tersebut seharusnya dapat langsung digunakan oleh sekolah tanpa harus melalui rekomendasi atau penundaan dari pihak mana pun,” ujar Wahyu dalam keterangannya pada Senin (27/04/2026)
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Banyak sekolah terpaksa mencari solusi darurat untuk menutupi kebutuhan operasional harian.
“Penundaan ini membuat operasional sekolah sangat terkendala. Bahkan, tidak sedikit kepala sekolah yang harus berhutang untuk menutup biaya listrik, alat tulis kantor, kegiatan guru, hingga pelaksanaan ujian dan kegiatan akademik lainnya,” lanjutnya.
Kondisi ini juga berimbas pada kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang menggantungkan penghasilan dari dana tersebut.
“Honor guru yang hanya berkisar Rp300 ribu hingga Rp800 ribu ikut tertunda pembayarannya. Ini tentu sangat memprihatinkan,” tegas Wahyu.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan regulasi dari kementerian, tetapi juga berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Di sisi lain, langkah tersebut dinilai tidak selaras dengan program pembangunan pendidikan yang tengah didorong oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di bawah kepemimpinan Qudrotul Ihwan.
Sejumlah program seperti pemberian beasiswa kuliah gratis bagi guru dan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Wahyu berharap adanya evaluasi dan transparansi dari pihak dinas agar kebijakan yang diambil tidak merugikan sekolah maupun tenaga pendidik.
“Pendidikan adalah prioritas utama negara. Kebijakan apa pun seharusnya berpihak pada kelancaran proses belajar mengajar, bukan justru menghambatnya,” pungkasnya
