Pemprov Lampung Perkuat DTSEN, Bantuan Makin Tepat
Pemprov Lampung memperkuat pemanfaatan DTSEN lewat aplikasi Siger Lampung untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Sinergi dengan Badan Pusat Statistik jadi kunci pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat strategi pengentasan kemiskinan berbasis data melalui pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Badan Pusat Statistik di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).
Rapat tersebut menegaskan pentingnya integrasi DTSEN dalam aplikasi Siger Lampung (Sinergi Gerak Bersama) guna memastikan program intervensi pemerintah menyasar masyarakat desil satu dan dua secara akurat.
Marindo menegaskan, seluruh program Pemprov Lampung akan difokuskan pada data DTSEN agar penerima manfaat dan lokasi intervensi benar-benar tepat sasaran. Selain itu, sinkronisasi juga dilakukan dengan program pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
“Tujuannya jelas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi ketimpangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, intervensi terhadap kelompok rentan, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), harus sepenuhnya merujuk pada DTSEN. Kolaborasi dengan BPS dinilai krusial untuk memastikan kebijakan berbasis data berjalan efektif.
Aplikasi Siger Lampung menjadi inovasi penting karena menyediakan data terintegrasi yang memudahkan pengambilan keputusan pemerintah. Data tersebut mencakup kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga penduduk usia produktif yang tidak bekerja atau tidak bersekolah.
Tak hanya itu, data juga dimanfaatkan untuk intervensi kesehatan, termasuk penanganan penyakit kronis seperti tuberkulosis (TBC).
Ke depan, Pemprov Lampung mendorong transparansi data penerima bantuan, termasuk jenis program yang diterima masyarakat dari berbagai sektor.
“Kita ingin semua jelas, siapa menerima apa, dari sektor sosial, pendidikan, kesehatan hingga pertanian,” kata Marindo.
Pemprov juga menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari BPS dalam memperkuat sistem data tersebut agar kebijakan semakin akurat, terukur, dan berdampak nyata.
