Bantuan Sosial di Tulangbawang Barat Diduga Sarat Penyimpangan
Master Admin
TULANGBAWANG BARAT - Berbagai bantuan sosial mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) bantuan program Maju Sejahtera (Mantra), Sembako, dan BLT Dana Desa (DD), di Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung, diduga sarat penyimpangan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tulngbawang Barat Yantoni saat dijumpai monologis.id di sekretariat DPRD setempat, usai melaksanakan hearing tertutup bersama pihak eksekutif.
Menurutnya, digelar kegiatan rapat dengar pendapat atau diskusi lintas Komisi bersama Dinas Sosial (Dinsos), karena mendengar dan melihat informasi yang muncul bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba ada dana sebesar Rp.24 miliar dan bantuan 600 ton beras untuk masyarakat.
"Bantuan itu dari mana? Tidak jelas bantuan itu, kami tidak mau seolah-olah anggaran dan bantuan-bantuan terutama dari Kabupaten sudah disetujui DPRD, karena selama ini Lembaga Legislatif belum pernah ada pembahasan secara konkret. Karena DPRD Tubaba bukan milik kelompok atau perorangan DPRD, melainkan 30 wakil rakyat yang terdiri dari fraksi-fraksi," ungkap Yantoni.
Dalam rapat lintas komisi dan dihadapan para petinggi DPRD Tubaba Yantoni menyampaikan kekecewaan terhadap Eksekutif, menurutnya telah memanfaatkan situasi darurat Nasional atas wabah COVID-19 dengan mendalihkan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kami sangat menyesalkan Pihak Eksekutif mengapa tidak mengajukan usulan dan pembahasan dari awal sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Point kedua, kami tidak mau ada tumpang tindih anggaran dan bantuan atau memanipulasi data penerima bantuan, apalagi kita ketahui banyak pos bantuan yang akan diberikan kepada warga Tubaba." Jelasnya.
Lanjut dia, bantuan yang akan tersalurkan sangat banyak, mulai dari Kementrian, APBD, hingga bantuan Dana Desa, sehingga jika dibagikan secara merata sesuai data jumlah Kepala Keluarga di Tubaba, para DPRD pun akan kebagian atau bahkan overload.
"Untuk itu, kami DPRD mengajak semua pihak agar ikut mengawasi semua bantuan dampak COVID 19 di Tubaba, agar tidak disalahgunakan oknum untuk kepentingan pribadi. Jujur hingga saat ini kami kecewa dengan Pemerintah Eksekutif karena belum pernah ada penyampaian baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai Refocusing anggaran Rp.24 Miliar dan sumber anggaran bantuan lainnya." Tegasnya.
Diketahui bantuan yang disalurkan di Tubaba, dari Pusat yakni PKH 13.500, BPNT Sembako 10.454, Bantuan BLT Kemensos 17.615, dan untuk Daerah yakni Mantra 13.250, Sembako 50.000 KK.
"Kami juga meminta kepada Dinsos untuk memberikan data penerima yang akurat, berupa by name by address, dari setiap jenis program bantuan yang akan disalurkan," tutupnya.
Berdasarkan data yang dihimpun monologis.id dari Dinas Sosial, data penerima bantuan di Tulangbawang Barat yakni, untuk PKH 11.195 penerima, Mantra 11.113, BLT Sosial 11.948, Sembako 10.076, dan BLT DD 13.404 penerima.
"Kami dari menghadiri undangan Rapat bersama DPRD Tubaba di Ruang Komisi Dua, pada intinya DPRD ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyaluran bantuan program atas dampak virus corona di Tubaba, selain itu DPRD Tubaba juga ingin mengetahui data dan progres penerima bantuan dan sumber anggarannya." kata Plt Kepala Dinas Sosial Tubaba Somad, didampingi Muhammad Yusuf Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
